Dari Rantai Pasok hingga Karhutla, Gubernur Dorong GP Ansor Hadirkan Solusi Nyata untuk Kalteng
GlobalKalteng.com || PALANGKA RAYA –
Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kalimantan Tengah didorong untuk meningkatkan perannya dari sekadar organisasi kepemudaan menjadi salah satu kekuatan sosial yang mampu menawarkan solusi atas berbagai persoalan strategis daerah.
Pesan itu mengemuka dalam Seminar Nasional dan Dialog Publik GP Ansor bertema “Ansor Masa Depan : Peluang dan Tantangan Ekonomi Rantai Pasok di Kalimantan Tengah”, yang dirangkai dengan pelantikan Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang GP Ansor Provinsi Kalimantan Tengah masa khidmat 2026–2029 di Aula Jayang Tingang (AJT), Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (6/8/2026).
Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran menilai forum tersebut memiliki arti penting karena mempertemukan perspektif kepemudaan dengan salah satu sektor yang menentukan kekuatan ekonomi daerah, yakni rantai pasok.
Menurutnya, rantai pasok bukan semata persoalan distribusi barang, tetapi berkaitan langsung dengan kemampuan daerah meningkatkan nilai tambah produk lokal, membuka ruang investasi, memperkuat konektivitas ekonomi, serta memastikan manfaat pertumbuhan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
“Saya berharap forum ini melahirkan gagasan dan rekomendasi yang bermanfaat bagi kemajuan Kalimantan Tengah,” ujar Agustiar dalam sambutan yang dibacakan Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo.
Pemerintah Provinsi Kalteng, lanjutnya, memandang organisasi kepemudaan memiliki posisi strategis dalam mengawal dinamika pembangunan. Karena itu, GP Ansor diharapkan tidak berhenti pada diskursus, tetapi mampu menerjemahkan gagasan menjadi rekomendasi yang relevan, terukur, dan dapat diterapkan.
Di tengah perubahan ekonomi yang semakin cepat, keterlibatan generasi muda dinilai menjadi kebutuhan. Pemuda tidak hanya diposisikan sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai penggerak inovasi, kewirausahaan, sekaligus jembatan antara potensi daerah dan peluang ekonomi yang lebih luas.
Peran tersebut semakin penting karena pembangunan daerah tidak hanya membutuhkan kebijakan pemerintah, tetapi juga dukungan kekuatan masyarakat sipil. Dalam konteks itu, GP Ansor dinilai memiliki modal sosial yang kuat untuk ikut menjaga harmoni kehidupan bermasyarakat sekaligus memperkuat kemitraan dengan pemerintah.
Namun, kontribusi GP Ansor tidak berhenti pada sektor ekonomi.
Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Addin Jauharudin turut menyoroti ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang menjadi persoalan serius di Kalimantan Tengah. Ia mendorong penguatan kembali satuan Banser Pengendalian Pemadam Kebakaran (Balakar) agar dapat mengambil peran lebih aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan Karhutla.
Addin berharap penguatan tersebut dibarengi pelatihan intensif dan pendidikan khusus pemadaman kebakaran sehingga personel memiliki kemampuan serta kesiapsiagaan yang memadai.
“Semoga nanti ada pelatihan intensif, Diklatsus pemadaman kebakaran yang siap 48 jam,” katanya.
Usulan tersebut memberikan dimensi lain terhadap peran GP Ansor di Kalimantan Tengah. Organisasi kepemudaan tidak hanya dituntut berbicara mengenai masa depan ekonomi, tetapi juga mengambil bagian dalam menghadapi persoalan lingkungan dan kebencanaan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Dengan demikian, pelantikan kepengurusan baru GP Ansor Kalteng menjadi lebih dari sekadar agenda organisasi. Momentum tersebut sekaligus membuka ruang bagi lahirnya pola kemitraan yang lebih substantif antara pemerintah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat.
Tantangannya kini adalah memastikan gagasan yang lahir dari ruang seminar tidak berhenti sebagai rekomendasi, melainkan diterjemahkan menjadi kerja nyata—memperkuat ekonomi lokal, memperluas partisipasi pemuda, menjaga harmoni sosial, dan meningkatkan kesiapsiagaan daerah menghadapi ancaman Karhutla.
Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kalteng Linae Victoria Aden, jajaran kepala OPD Provinsi Kalteng, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) Kalteng Wahyudie F. Dirun, Ketua PW GP Ansor Kalteng Arjoni beserta jajaran pengurus masa khidmat 2026–2029, serta sejumlah perwakilan organisasi keagamaan lainnya.
(Ftr/Red.GK) 2026

Tinggalkan Balasan