Kabut Asap Menguat, DPRD Kalteng Desak Pemprov Gratiskan Masker untuk Warga

PALANGKA RAYA — Kabut asap yang mulai menyelimuti Kota Palangka Raya menjadi sinyal serius bahwa dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tak lagi sebatas persoalan lingkungan. Ancaman kini bergeser langsung ke ruang publik, terutama kesehatan masyarakat.

Kondisi tersebut mendorong Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Junaidi, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng segera mengambil langkah perlindungan konkret dengan membagikan masker secara gratis kepada masyarakat.

Menurut Junaidi, pemerintah tidak cukup hanya mengantisipasi penyebaran karhutla, tetapi juga harus memastikan warga memiliki perlindungan dasar ketika kualitas udara mulai terganggu oleh asap.

“Harapan kita pemprov melalui dinas kesehatan, puskesmas, pustu, ataupun lembaga-lembaga sosial untuk bisa menyalurkan masker secara gratis,” kata Junaidi, Kamis, 30 Juli 2026.

Ia menilai kebijakan tersebut semakin penting karena tidak seluruh masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang sama untuk menyediakan masker secara mandiri. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, kebutuhan perlindungan kesehatan akibat kabut asap berpotensi menjadi beban tambahan.

“Ini kan memang kewajiban kita. Karena bagi masyarakat mampu mungkin tidak masalah, cuma masyarakat yang berpenghasilan rendah, beli masker untuk anak mungkin tidak ada,” ujarnya.

Junaidi secara khusus meminta pelajar menjadi kelompok prioritas dalam distribusi masker. Menurutnya, aktivitas anak-anak yang tetap harus bersekolah di tengah kondisi udara yang buruk perlu mendapat perlindungan lebih serius.

Ia mendorong pembagian masker menjangkau seluruh jenjang pendidikan, mulai sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.

“Harapan kita bisa membagikan masker gratis, terkhusus untuk anak sekolah, baik SD, SMP, dan SMA, minimal itu,” tegasnya.

Desakan tersebut sekaligus menjadi pengingat agar pemerintah tidak menunggu dampak kesehatan akibat kabut asap semakin meluas. Ketika asap karhutla telah masuk ke kawasan permukiman dan mengganggu aktivitas warga, respons kesehatan dinilai harus bergerak lebih cepat, terukur, dan menyentuh langsung masyarakat yang paling rentan.

(FS)