Jawab Sorotan Fraksi DPRD, Pemprov Kalteng Tegaskan APBD 2027 Harus Berdampak Langsung ke Masyarakat

GlobalKalteng.com | PALANGKA RAYA

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan arah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 tidak sekadar berorientasi pada angka pendapatan dan belanja, tetapi harus mampu menjawab persoalan konkret yang dihadapi masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng Linae Victoria Aden saat mewakili Gubernur Kalteng Agustiar Sabran dalam Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 di DPRD Provinsi Kalteng, Rabu (16/9/2026).

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong itu membahas jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi pendukung DPRD terhadap penyampaian Nota Keuangan RAPBD Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2027.

Dalam jawabannya, Pemprov Kalteng menempatkan efektivitas belanja sebagai salah satu perhatian utama. Anggaran diarahkan pada sektor yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan dan stunting, hingga pembangunan konektivitas antarwilayah.

Pemerintah juga menempatkan penguatan ekonomi masyarakat sebagai bagian penting dari arah kebijakan anggaran. Sektor pertanian, UMKM dan potensi ekonomi daerah akan didorong agar mampu menciptakan aktivitas ekonomi serta memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendapatan.

Di sektor agraris, Pemprov Kalteng menyiapkan dukungan bagi petani, khususnya masyarakat desa berpenghasilan rendah, melalui bantuan benih unggul, pupuk bersubsidi daerah serta modernisasi sarana dan prasarana pertanian.

“Penguatan sektor agraris diarahkan pada peningkatan produktivitas petani miskin di desa, antara lain melalui bantuan benih unggul gratis, pupuk bersubsidi daerah, serta bantuan dan modernisasi sarana dan prasarana pertanian,” ujar Linae.

Defisit Rp350 Miliar Jadi Bagian Perhitungan Fiskal

Sorotan terhadap struktur fiskal juga menjadi bagian penting dalam jawaban pemerintah. Pemprov Kalteng menjelaskan defisit RAPBD 2027 sebesar Rp350 miliar merupakan kondisi yang telah diperhitungkan dalam penyusunan struktur APBD.

Defisit tersebut muncul karena belanja daerah lebih besar dibandingkan pendapatan daerah. Pemerintah menyatakan perhitungan itu turut mempertimbangkan ketidakpastian kondisi ekonomi dan politik sepanjang 2026 yang berdampak terhadap realisasi belanja daerah.

Karena itu, disiplin fiskal menjadi salah satu perhatian dalam penyusunan APBD 2027. Pemerintah menekankan pentingnya belanja yang terukur, efisien dan memiliki keluaran serta manfaat yang jelas.

Pemprov juga memastikan pengelolaan SiLPA dalam RAPBD 2027 diarahkan untuk membiayai belanja yang telah ditentukan penggunaannya sekaligus memenuhi kewajiban daerah yang harus diselesaikan.

Sementara itu, pelaksanaan kegiatan dan belanja modal akan dipantau secara berkala melalui TEPRA bersama Inspektorat. Langkah tersebut ditujukan untuk melakukan mitigasi serta penyesuaian anggaran sesuai ketentuan agar pelaksanaan program tidak mengalami keterlambatan dan tidak menimbulkan kewajiban pada akhir tahun anggaran.

PAD dan BUMD Jadi Perhatian

Dari sisi pendapatan, Pemprov Kalteng menyatakan terus memperkuat basis Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan kepatuhan, perluasan basis ekonomi, peningkatan aktivitas usaha serta optimalisasi kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Kinerja BUMD juga akan dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan dividen, kesehatan keuangan, produktivitas aset dan modal, tata kelola, serta manfaat ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah menegaskan kekayaan daerah yang dipisahkan harus dikelola secara produktif, sehat dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat terhadap PAD sekaligus mendukung kepentingan masyarakat.

Agenda hilirisasi juga mendapat perhatian. Pemprov mengarahkan APBD 2027 untuk mendukung pengolahan komoditas agar nilai tambah tidak berhenti pada penjualan bahan mentah.

Penguatan tersebut mencakup pemberdayaan petani dan koperasi, kemitraan UMKM dengan pelaku usaha daerah serta perlindungan terhadap tenaga kerja lokal.

Karhutla Masuk Agenda Penguatan 2027

Pengalaman penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026 turut menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menyusun kebijakan tahun berikutnya.

Pemprov Kalteng menyatakan penganggaran karhutla pada 2027 akan lebih diarahkan pada aspek pencegahan, deteksi dini dan pengurangan risiko.

Langkah tersebut mencakup pemutakhiran peta kerawanan dan sumber air, patroli pencegahan, edukasi serta pemberdayaan masyarakat, penguatan pemantauan dan sistem peringatan dini melalui Pusdalops PB, peningkatan kapasitas regu serta pemeliharaan dan pemenuhan sarana operasional.

Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Jadi Catatan

Pemerintah juga merespons catatan fraksi mengenai kondisi ekonomi Kalteng. Pertumbuhan ekonomi Triwulan I 2026 tercatat 3,79 persen secara tahunan, sementara inflasi tahunan Maret 2026 sebesar 3,86 persen. Pada saat yang sama, jumlah penduduk miskin tercatat 146,71 ribu orang atau 5,09 persen.

Data tersebut menjadi pertimbangan Pemprov dalam merumuskan kebijakan APBD 2027. Pemerintah menyatakan pembangunan tidak hanya diarahkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga daya beli dan meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah.

Listrik dan BBM Masuk Respons Pemerintah

Persoalan kelistrikan juga menjadi bagian dari jawaban pemerintah. Pemprov Kalteng terus berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) untuk meningkatkan keandalan jaringan, mempercepat penanganan gangguan serta memperluas akses listrik, terutama bagi masyarakat pedesaan yang belum memperoleh layanan listrik PLN.

Selain itu, pemerintah mendorong peningkatan kualitas informasi dan mekanisme pengaduan masyarakat terkait gangguan kelistrikan.

Untuk persoalan ketersediaan dan distribusi BBM, Pemprov memperkuat koordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, pemerintah kabupaten/kota dan pihak terkait.

Pengawasan diarahkan pada pemantauan stok dan distribusi, kelancaran pasokan, ketepatan sasaran penyaluran BBM bersubsidi serta percepatan penanganan apabila terjadi kendala distribusi.

Melalui jawaban tersebut, Pemprov Kalteng menegaskan penyusunan RAPBD 2027 akan tetap menjaga keselarasan antara KUA-PPAS dan RAPBD. Target pendapatan juga akan ditetapkan secara realistis dan terukur dengan mempertimbangkan sumber penerimaan yang jelas serta kemampuan masyarakat dan dunia usaha.

Dengan demikian, pembahasan RAPBD 2027 tidak hanya berkutat pada besaran anggaran, tetapi diarahkan untuk memastikan setiap kebijakan fiskal memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di Kalimantan Tengah.

(FS/Red.GK) 2026