BNPB-Pemprov Kalteng Perkuat Operasi Karhutla, Gencarkan Modifikasi Cuaca hingga Penambahan Helikopter

GlobalKalteng.com || PALANGKA RAYA –

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat langkah pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul meningkatnya ancaman kebakaran di sejumlah wilayah.

Penguatan koordinasi tersebut dibahas dalam rapat koordinasi penanganan karhutla yang dihadiri Kepala BNPB RI Letjen TNI Suharyanto bersama Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran serta para bupati, wakil bupati dan wali kota se-Kalimantan Tengah di Aula Jayang Tingang, Palangka Raya, Kamis (30/7/2026) malam.

Dalam rakor tersebut, Gubernur Agustiar Sabran memaparkan kondisi terkini karhutla sekaligus berbagai langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran sepanjang 2026.

Agustiar menegaskan, penanganan karhutla tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, BMKG, Manggala Agni, relawan, hingga masyarakat.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama BMKG telah mengambil langkah cepat dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi Karhutla tahun 2026 melalui diseminasi informasi dan supervisi ke sejumlah kota/kabupaten rawan karhutla,” ujar Agustiar.

Menurutnya, kolaborasi yang kuat menjadi modal penting untuk mempercepat respons ketika kebakaran terjadi sekaligus menekan risiko meluasnya titik api.

Karena itu, Pemprov Kalteng meminta dukungan BNPB untuk memperkuat sejumlah kebutuhan strategis di lapangan. Di antaranya pelaksanaan operasi modifikasi cuaca, percepatan penambahan helikopter water bombing, mesin pompa jinjing, pembangunan sumur bor, penyediaan selang pemadam, serta dukungan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB.

Dukungan tersebut dinilai penting untuk memperkuat operasi pemadaman darat sekaligus meringankan beban pembiayaan yang harus ditanggung pemerintah kabupaten dan kota.

“Rakor ini sebagai langkah nyata mewujudkan karhutla terkendali dan Kalimantan Tengah bebas kabut asap,” tegas Agustiar.

BNPB Minta Daerah Perkuat Mitigasi

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap ancaman karhutla di Indonesia, termasuk di Kalimantan Tengah.

Ia menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan untuk memperkuat mitigasi sejak dini, termasuk melalui operasi modifikasi cuaca serta memastikan kesiapan sarana dan prasarana pemadaman udara.

“Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan ditunjuk Presiden untuk memimpin penanganan kebakaran hutan dan lahan,” kata Suharyanto.

BNPB juga meminta kepala daerah, khususnya wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, mengambil langkah antisipatif dengan menetapkan status siaga darurat apabila kondisi memenuhi indikator yang ditetapkan.

Selain itu, daerah diminta memperketat patroli, mencegah praktik pembakaran di wilayah rawan, serta mengoptimalkan teknologi pemantauan titik panas dan pemetaan risiko kebakaran.

Upaya pencegahan teknis juga perlu diperkuat melalui pembuatan sekat bakar, jalur hijau, serta embung atau sumber air yang dapat dimanfaatkan saat terjadi kebakaran.

Suharyanto menekankan, keberhasilan pengendalian karhutla sangat bergantung pada kekuatan kolaborasi antara pemerintah, aparat, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

“Pentingnya kolaborasi dan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait,” tandasnya.

Lebih dari 3.000 Hektare Lahan Terbakar

Berdasarkan data yang disampaikan dalam rakor, luas lahan yang terbakar di Kalimantan Tengah tercatat mencapai 3.096,52 hektare.

Dari luasan tersebut, sekitar 673,92 hektare berada di area penggunaan lain (APL), sementara 2.395,60 hektare berada di kawasan hutan.

Penanganan karhutla juga melibatkan kekuatan personel dalam jumlah besar. Relawan binaan Dinas Kehutanan dan BPBD Provinsi Kalteng tercatat mencapai sekitar 3.000 orang, sedangkan Masyarakat Peduli Api (MPA) berjumlah sekitar 2.200 orang.

Secara keseluruhan, unsur yang terlibat dalam penanganan karhutla mencapai sekitar 10.700 personel, terdiri atas unsur Pemerintah Provinsi Kalteng, TNI, Polri, Manggala Agni, relawan serta berbagai elemen lainnya.

Besarnya kekuatan yang dikerahkan menunjukkan bahwa karhutla bukan semata persoalan pemadaman, melainkan ancaman ekologis dan sosial yang membutuhkan kesiapsiagaan berkelanjutan.

Melalui penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, Kalimantan Tengah menargetkan penanganan karhutla dapat dilakukan lebih cepat, terukur dan terpadu, sekaligus mencegah kebakaran berkembang menjadi bencana kabut asap yang berdampak luas terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan dan aktivitas ekonomi.

(Ftr/Red.GK) 2026