Dari Desa, Menjaga Hutan Kalteng : Agustan Saining Dorong Sinergi Pemerintahan hingga Tingkat Tapak

GlobalKalteng.com || PALANGKA RAYA –

Upaya menjaga hutan dan lingkungan di Kalimantan Tengah tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan di tingkat provinsi. Kekuatan utama justru berada di tingkat tapak, ketika pemerintah desa dan kelurahan bersentuhan langsung dengan masyarakat serta dinamika pengelolaan sumber daya alam.

Pandangan tersebut ditegaskan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Dr. Agustan Saining, S.Hut., M.Si., saat menghadiri Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 di GOR Indoor Serbaguna Palangka Raya, Kamis (6/8/2026).

Forum yang melibatkan Pemerintah Provinsi Kalteng, pemerintah kabupaten/kota, perangkat daerah, camat, lurah, kepala desa, serta pemangku kepentingan lainnya itu dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi pembangunan dari tingkat pemerintahan hingga masyarakat.

Agustan menilai desa dan kelurahan memiliki posisi strategis karena menjadi lini pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, keberhasilan berbagai agenda pembangunan, termasuk perlindungan hutan dan pengelolaan lingkungan, sangat ditentukan oleh kuatnya kolaborasi di tingkat tersebut.

“Kolaborasi lintas sektor hingga ke tingkat desa dan kelurahan merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Agustan.

Menurutnya, pemerintah desa tidak hanya memiliki peran dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, tetapi juga dapat menjadi kekuatan penting dalam menjaga kelestarian hutan, mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan, serta mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.

Keterlibatan masyarakat, lanjutnya, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya tersebut. Dengan koordinasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, berbagai persoalan lingkungan dapat diantisipasi lebih dini sekaligus membuka ruang bagi pengelolaan sumber daya alam yang memberikan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan keberlanjutan ekosistem.

Rapat koordinasi tersebut sekaligus menjadi ruang untuk menyatukan arah kebijakan, memperkuat komunikasi lintas pemerintahan, dan meningkatkan kapasitas aparatur desa serta kelurahan dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan responsif.

Bagi Kalimantan Tengah yang memiliki kawasan hutan luas dan kekayaan sumber daya alam yang besar, penguatan pemerintahan hingga tingkat tapak menjadi semakin penting. Kebijakan pembangunan, perlindungan lingkungan, dan pelayanan publik membutuhkan keterhubungan yang kuat dari tingkat provinsi hingga desa.

Melalui sinergi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada percepatan ekonomi, tetapi juga memastikan kelestarian sumber daya alam tetap terjaga dan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.

Dengan demikian, desa dan kelurahan tidak ditempatkan semata sebagai pelaksana kebijakan, melainkan sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga hutan, lingkungan, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan Kalimantan Tengah dari tingkat paling dekat dengan masyarakat.

(FS/Red.GK) 2026