DPRD Kalteng dan Dishut Sepakati Sinkronisasi Program Strategis, Perkuat Arah Pembangunan Sektor Kehutanan dalam KUPA-PPAS 2025

Keterangan Foto : Kadishut Kalteng, H. Agustan Saining bersama jajarannya saat rapat dengan Komisi II DPRD Kalteng

GlobalKalteng.com || PALANGKA RAYA || Langkah sinergis antara legislatif dan eksekutif kembali terbangun dalam rangka mengakselerasi pembangunan sektor kehutanan di Kalimantan Tengah. Komisi II DPRD Provinsi Kalteng menggelar rapat kerja bersama Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (25/06/2025), guna membahas dan menyelaraskan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk APBD Tahun Anggaran 2025.

Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Komisi II DPRD ini menjadi momen strategis untuk memastikan bahwa arah kebijakan perubahan anggaran benar-benar mencerminkan kebutuhan riil di sektor kehutanan — mulai dari rehabilitasi hutan, peningkatan tata kelola kawasan, hingga penguatan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan lestari.

Kepala Dinas Kehutanan Kalteng, H. Agustan Saining, dalam keterangannya menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah usulan program dan kebijakan yang relevan untuk dibahas bersama legislatif.

“Kami telah mempersiapkan sejumlah poin penting terkait perubahan anggaran. Rapat tadi berjalan baik, banyak masukan yang disampaikan oleh para anggota dewan, dan semuanya kita jawab secara terbuka dan konstruktif,” ungkap Agustan.

Lebih lanjut, Agustan menegaskan bahwa seluruh masukan dan arahan yang muncul dalam forum akan segera ditindaklanjuti dalam bentuk perencanaan yang lebih matang dan responsif terhadap dinamika lapangan.

“Tindak lanjut dari rapat ini adalah menyusun kembali perencanaan dan penyesuaian anggaran yang sudah disepakati, agar bisa direalisasikan dalam bentuk program kerja yang konkret dan terukur,” tambahnya.

Komisi II DPRD Kalteng sendiri menaruh perhatian besar terhadap keberlanjutan pembangunan sektor kehutanan, mengingat Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi dengan tutupan hutan terluas di Indonesia, sekaligus rentan terhadap ancaman deforestasi dan degradasi lahan.

Rapat ini sekaligus menjadi bagian dari tahapan krusial dalam proses penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, yang bertujuan memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran negara, khususnya untuk sektor-sektor strategis seperti energi, lingkungan hidup, dan sumber daya alam.

(FS/Redaksi Global Kalteng)

hut kalteng walikota
Hut Kalteng kominfo
Hut kalteng esdm
hut kalteng dishut
Hut kalteng bank
hut kalteng dinsos
hut kalteng bkad
hut kalteng tamiyang
hut kalteng perumdam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
PDAM 1
PDAM 2
PDAM 3
previous arrow
next arrow