TPP ASN Tetap Penuh pada 2026, Fairid Naparin Pastikan Kesejahteraan Pegawai Tidak Terganggu Penurunan APBD
GLOBALKALTENG.COM, PALANGKA RAYA – Di tengah proyeksi turunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 akibat pengurangan dana transfer pusat, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menegaskan komitmen kuat pemerintah daerah untuk tetap menjaga kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN). Fairid memastikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) akan dibayarkan penuh, tanpa pemotongan sedikit pun.
Kepastian ini sekaligus menepis berbagai kekhawatiran terkait kemungkinan penyesuaian belanja pegawai menyusul penurunan pendapatan daerah. Fairid menegaskan bahwa tidak akan ada pengurangan pegawai, pemangkasan gaji, maupun penundaan pembayaran hak ASN.
“Tidak ada pemotongan tunjangan, tidak ada pengurangan pegawai, dan tidak ada pemangkasan gaji. Semua hak ASN, termasuk gaji reguler, gaji ke-13 dan ke-14, tetap diberikan seperti biasa,” tegas Fairid.
APBD Turun, Komitmen Tetap Kokoh
Meski kondisi fiskal diperkirakan menantang tahun depan, Fairid menekankan bahwa pemerintah kota telah menyiapkan langkah-langkah penyesuaian anggaran yang tidak akan menyentuh sektor kesejahteraan ASN. Pengendalian belanja operasional, efisiensi program, dan optimalisasi pendapatan daerah menjadi strategi utama agar belanja pegawai tetap aman.
“Kesejahteraan ASN adalah prioritas. Mereka ujung tombak pelayanan publik. Kondisi keuangan boleh menurun, tapi komitmen terhadap kualitas pelayanan tidak boleh ikut turun,” ujarnya.
Diharapkan Tingkatkan Spirit Kerja dan Layanan Publik
Kebijakan menjaga TPP agar tetap penuh dinilai sebagai sinyal positif bagi ribuan ASN Kota Palangka Raya. Kejelasan hak dan kepastian pendapatan diperkirakan akan menjaga stabilitas kerja, meningkatkan kinerja, serta memperkuat motivasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Pengamat kebijakan publik menilai langkah ini sebagai bentuk keberpihakan kepala daerah terhadap aparatur yang selama ini menjadi motor penggerak pemerintahan.
Kabar Baik di Tengah Tekanan Ekonomi
Di saat banyak daerah mulai mengkaji ulang struktur APBD mereka dan sebagian bahkan mempertimbangkan efisiensi belanja pegawai, Palangka Raya justru mengambil posisi berbeda: mempertahankan kesejahteraan ASN sebagai prioritas tanpa kompromi.
“Ini kabar baik bagi seluruh ASN. Pemerintah Kota memastikan bahwa hak mereka tetap aman,” tutur Fairid.
Dengan sikap tegas tersebut, Pemerintah Kota Palangka Raya ingin menunjukkan bahwa tantangan fiskal tidak menjadi alasan untuk melemahkan kualitas pelayanan maupun menurunkan perhatian terhadap pegawai negeri. Sebaliknya, kebijakan ini diharapkan menjadi modal memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah di tahun-tahun mendatang.
(FS/Redaksi Global Kalteng)