Program RTLH Jadi RLH di Palangka Raya Dapat Pengawasan DPRD
GlobalKalteng.com || PALANGKA RAYA – Program perbaikan rumah tidak layak huni yang menargetkan pembangunan sebanyak 600 unit di Palangka Raya mendapat perhatian serius dari kalangan legislatif.
Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, mengatakan pihaknya akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap seluruh tahapan program, mulai dari proses pendataan penerima hingga pelaksanaan pembangunan di lapangan.
Menurutnya, program peningkatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Rumah Layak Huni (RLH) tersebut menggunakan anggaran pemerintah pusat melalui APBN, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Program peningkatan Rumah Tidak Layak Huni menjadi Rumah Layak Huni tersebut menggunakan anggaran dari pemerintah pusat melalui APBN, maka pengelolaannya harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya, Jumat (6/3/2026).
Hatir menegaskan setiap penggunaan anggaran negara harus memiliki pertanggungjawaban yang jelas. Karena itu, DPRD akan memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menambahkan, pengawasan yang dilakukan DPRD bukan untuk menghambat jalannya program, melainkan memastikan bantuan tersebut tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima.
Selain itu, Hatir juga mendorong Pemerintah Kota Palangka Raya bersama pihak terkait untuk memperkuat koordinasi, baik dengan perangkat kelurahan maupun pelaksana teknis di lapangan. Hal ini dinilai penting agar proses pembangunan rumah dapat berjalan lancar tanpa kendala administratif.
Menurutnya, program bedah rumah memiliki dampak besar terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Hunian yang layak akan memberikan kenyamanan sekaligus mendukung kesehatan serta kesejahteraan keluarga,” tuturnya.
Ia menambahkan rumah yang layak huni tidak hanya memberikan rasa aman dan nyaman, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan serta perkembangan anak dalam keluarga.
(FS/Red.GK) 2026