Maryani Sabran : Jangan Bangun yang Megah, Jika Jembatan Anak Desa Masih Terabaikan
PALANGKA RAYA — Pembangunan Kalimantan Tengah dinilai belum sepenuhnya berpijak pada kebutuhan paling mendasar masyarakat. Di tengah agenda pembangunan daerah yang terus bergerak, masih terdapat warga pelosok yang harus berhadapan dengan keterbatasan infrastruktur dasar, termasuk akses menuju sekolah.
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Maryani Sabran, meminta pemerintah daerah menempatkan kebutuhan dasar masyarakat sebagai pijakan utama dalam menentukan arah kebijakan dan alokasi anggaran.
Menurutnya, pembangunan tidak semestinya hanya diukur dari besarnya proyek atau kemegahan infrastruktur, tetapi dari seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat yang selama ini berada di wilayah sulit terjangkau.
“Lebih baik kita memprioritaskan hal-hal yang memang menjadi kebutuhan utama di Kalimantan Tengah. Contohnya pembangunan jembatan untuk anak-anak yang pergi ke sekolah. Masih ada anak-anak yang bahkan tidak memakai sepatu dan harus menyeberang sungai tanpa adanya jembatan,” ujar Maryani, Senin, 3 Agustus 2026.
Ia menegaskan, jembatan dan jalan di wilayah pelosok bukan sekadar proyek fisik. Infrastruktur tersebut menyangkut keselamatan anak-anak, keberlanjutan pendidikan, akses kesehatan, hingga pergerakan ekonomi masyarakat.
Maryani bahkan menilai pembangunan jalan dan jembatan di daerah terpencil layak memperoleh perhatian lebih besar ketika pemerintah menyusun prioritas anggaran.
“Kalau saya punya kebijakan, jangankan jembatan, jalan pun akan saya bangun. Kenapa begitu? Karena kita harus berbicara dengan hati. Ketika menentukan anggaran, kita harus memikirkan terlebih dahulu apa yang benar-benar menjadi prioritas di Kalimantan Tengah,” tegasnya.
Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan, pandangannya lahir dari pengalaman melihat langsung kondisi masyarakat ketika melakukan kunjungan kerja ke sejumlah desa. Berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan menjadi pengingat bahwa masih terdapat pekerjaan besar pemerintah dalam menghadirkan pemerataan pembangunan.
“Seperti kemarin, ketika kami turun dan berkunjung ke desa-desa, di situlah kami bercermin. Apa yang saya sampaikan ini berdasarkan fakta, bukan berbicara tanpa dasar. Saya sering turun langsung ke pelosok-pelosok desa di Kalimantan Tengah,” ungkapnya.
Selain persoalan konektivitas, Maryani juga menyoroti kebutuhan dasar lain yang menurutnya masih belum tertangani secara optimal. Ia menyebut minimnya penerangan jalan serta kondisi rumah warga yang belum layak huni sebagai persoalan yang membutuhkan perhatian serius.
Kondisi tersebut, lanjutnya, juga masih dijumpai di sejumlah wilayah sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito yang kerap dikunjunginya.
“Saya melihat sendiri kondisi penerangan jalan yang masih minim, rumah-rumah masyarakat yang banyak belum layak huni, termasuk di wilayah DAS Barito yang juga sering saya kunjungi. Jadi, apa salahnya jika kebutuhan-kebutuhan mendasar masyarakat itu lebih diprioritaskan terlebih dahulu,” pungkasnya.
Maryani berharap keberpihakan terhadap kebutuhan dasar masyarakat menjadi roh dalam setiap kebijakan pembangunan. Baginya, keberhasilan pembangunan Kalteng bukan hanya terlihat dari proyek-proyek besar, melainkan ketika anak-anak di pelosok dapat bersekolah dengan aman dan masyarakat memperoleh akses yang layak untuk menjalani kehidupan sehari-hari.
(FS)