Karhutla Tak Bisa Lagi Ditunggu : Kalteng Resmi Masuk Status Tanggap Darurat
PALANGKA RAYA, GlobalKalteng.com –
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menaikkan level penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ke fase yang lebih serius. Mulai Senin, 31 Agustus hingga 29 September 2026, Kalteng resmi berada dalam status tanggap darurat karhutla.
Keputusan tersebut bukan sekadar perubahan status administratif. Pemerintah menempatkannya sebagai instrumen untuk mempercepat komando, memperluas pengerahan sumber daya, sekaligus memperkuat operasi menghadapi kebakaran yang semakin kompleks, terutama di kawasan gambut.
Penegasan itu disampaikan Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran dalam konferensi pers di Media Center Posko Pusat Karhutla, halaman Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Senin (31/8/2026).
Menurut Agustiar, tantangan terbesar dalam menghadapi karhutla tidak selalu terlihat dari kobaran api di permukaan. Pada lahan gambut, api dapat menjalar dan bertahan di lapisan bawah sehingga proses pemadaman membutuhkan waktu, air, peralatan, serta strategi yang jauh lebih presisi.
“Penanganan kebakaran di lahan gambut membutuhkan waktu untuk menjangkau titik api di bagian terdalam. Salah satu kendala yang dihadapi adalah ketersediaan air,” ujar Agustiar.
Karena itu, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi pemadaman ketika api sudah membesar. Pencegahan, kata dia, harus dimulai jauh sebelum puncak musim kemarau melalui pembasahan lahan gambut secara konsisten.
“Jangan menunggu sampai terjadi kebakaran, karena kalau sudah terbakar, penanganannya jauh lebih sulit, terutama untuk menjangkau titik api yang berada di bagian dalam,” tegasnya.
Gambut Tak Bisa Dilawan Hanya dengan Air Saat Api Membesar
Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa persoalan karhutla di Kalteng tidak cukup diselesaikan dengan pendekatan pemadaman konvensional.
Gambut membutuhkan tata kelola air yang berkelanjutan. Agustiar menyebut, upaya menjaga kelembapan gambut sebelumnya telah dilakukan melalui program pembasahan, termasuk pembangunan sekat kanal dan tabat.
Namun, pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa pencegahan harus dilakukan secara konsisten, dengan dukungan kelembagaan, teknologi, peralatan, serta sistem pemantauan yang mampu mendeteksi potensi kebakaran sedini mungkin.
Pemerintah juga mulai mengoperasionalkan bantuan pembangunan sumur bor dari Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari penguatan ketersediaan sumber air di kawasan rawan karhutla.
“Bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk pembangunan sumur bor mulai dilaksanakan dan bantuan pendukung lainnya juga telah berdatangan,” kata Agustiar.
Status Darurat Buka Ruang Gerak Lebih Cepat
Dengan status tanggap darurat, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota, TNI, Polri, BNPB, BPBD dan unsur terkait memiliki ruang koordinasi yang lebih kuat untuk mempercepat operasi di lapangan.
Pengerahan personel dan peralatan dapat dioptimalkan, sementara mobilisasi sumber daya untuk menghadapi titik-titik kebakaran dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi.
“Dengan status tanggap darurat ini kita akan lebih mudah dalam rangka mengoordinasikan tugas-tugas pengamanan dan penanganan bencana,” ungkap Agustiar.
Sejumlah dukungan peralatan pun mulai memperkuat operasi. Pemerintah menyebut telah menerima 10 unit ekskavator, sekitar 100 unit pemadam kebakaran, selang air, serta berbagai perlengkapan pendukung lainnya.
Dukungan tambahan dari pemerintah pusat maupun pihak lain juga masih dikoordinasikan untuk memperkuat kemampuan penanganan di lapangan.
Rp72 Miliar BTT Disiapkan
Di tengah kebutuhan operasi yang terus bergerak, pemerintah memastikan persoalan anggaran tidak menjadi hambatan utama.
Pemprov Kalteng menyatakan telah menyiapkan Belanja Tidak Terduga (BTT) sekitar Rp72 miliar untuk mendukung kebutuhan penanganan bencana.
“Anggarannya masih ada. Semula kita anggarkan 72 miliar rupiah melalui BTT,” kata Agustiar.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan operasi penanganan karhutla memiliki dukungan pembiayaan yang memadai, terutama selama status tanggap darurat berlangsung.
Data Karhutla Terus Diperbarui
Pemerintah juga menegaskan bahwa perkembangan karhutla yang disampaikan kepada publik berasal dari laporan daerah yang dihimpun melalui Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops).
“Data ini kita update berdasarkan laporan dari masing-masing daerah melalui Pusdalops kita,” terang Agustiar.
Sistem pembaruan data tersebut menjadi penting karena karakter karhutla bergerak cepat dan kondisi lapangan dapat berubah dalam hitungan jam.
Akurasi informasi menjadi bagian penting dari operasi, bukan hanya untuk menentukan pengerahan pasukan dan peralatan, tetapi juga sebagai dasar pemerintah dalam mengambil kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Sekolah Diminta Siapkan PJJ
Dampak karhutla juga mulai menyentuh sektor pendidikan.
Selama masa tanggap darurat, satuan pendidikan tingkat SMA, SMK, dan SLB diarahkan melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing wilayah.
Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak berhenti pada upaya memadamkan api. Dampak asap terhadap aktivitas masyarakat juga menjadi bagian dari respons pemerintah.
Pada akhirnya, ujian terbesar status tanggap darurat bukan terletak pada seberapa besar kekuatan yang dikerahkan, melainkan seberapa cepat api dapat dikendalikan dan seberapa jauh dampaknya dapat dicegah agar tidak berulang.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan akan memperkuat koordinasi bersama pemerintah kabupaten/kota, TNI, Polri, BNPB, BPBD, dunia usaha, serta masyarakat.
(FS/Red.GK) 2026