Karhutla Kalteng Tak Boleh Menunggu : DPRD Minta Anggaran Disiapkan Sejak Dini

Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Yohanes Freddy Ering

GlobalKalteng.com | PALANGKA RAYA

Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah tidak cukup hanya mengandalkan kesiapan personel dan peralatan. Ketepatan serta kecukupan anggaran dinilai menjadi faktor krusial agar respons terhadap bencana dapat dilakukan cepat sebelum dampaknya meluas.

Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Yohanes Freddy Ering, meminta pemerintah daerah menghitung kembali kebutuhan anggaran penanggulangan karhutla secara rinci dan realistis berdasarkan kondisi lapangan.

Menurutnya, perencanaan anggaran harus mampu mengantisipasi kebutuhan sejak tahap pencegahan, penanganan hingga respons ketika titik api mulai meningkat. Jangan sampai keterbatasan anggaran justru membuat upaya penanganan terlambat.

“Penanganan karhutla ini tidak hanya soal personel maupun sarana dan prasarana, tetapi juga soal anggaran yang berkaitan langsung dengan kebutuhan lapangan,” katanya, Senin, 27 Juli 2026.

Freddy menilai kebijakan efisiensi anggaran tidak semestinya mengurangi perhatian terhadap sektor kebencanaan. Di tengah ancaman karhutla yang dapat berkembang cepat, belanja untuk penanggulangan bencana harus tetap ditempatkan sebagai kebutuhan prioritas daerah.

Ia juga membuka opsi penambahan anggaran apabila kondisi di lapangan semakin mendesak dan pagu yang tersedia melalui APBD murni tidak lagi memadai.

Menurutnya, pemerintah dapat mengusulkan tambahan anggaran melalui mekanisme pergeseran anggaran mendahului perubahan APBD, sehingga kebutuhan penanganan tidak harus menunggu proses APBD Perubahan yang berlangsung lebih lama.

“Kalau menunggu APBD perubahan cukup lama karena prosesnya di September atau Oktober. Makanya misalkan sudah sangat urgent, bisa diusulkan mendahului perubahan,” ujarnya.

Freddy menegaskan DPRD Kalteng siap mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat penanggulangan karhutla, termasuk memastikan kebutuhan anggaran dapat ditangani secara tepat dan responsif.

Baginya, kecepatan menjadi kunci. Penanganan yang terlambat bukan hanya meningkatkan risiko kerusakan lingkungan dan dampak terhadap masyarakat, tetapi juga berpotensi membuat biaya penanggulangan jauh lebih besar.

“Intinya yang penting cepat saja, baik dari sisi penanganan dan kebutuhan anggaran. Karena kalau sampai kita terlambat menangani bencana ini, maka akan lebih banyak anggaran lagi yang digunakan,” pungkasnya.

(FS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Exit mobile version