Kalteng Bidik Nol Blank Spot, DPRD : Konektivitas Digital Harus Jadi Infrastruktur Dasar
GlobalKalteng.com | PALANGKA RAYA
Pemerataan pembangunan di Kalimantan Tengah tak cukup hanya diukur dari panjang jalan, jembatan, dan fasilitas fisik. Ketersediaan jaringan internet hingga pelosok kini menjadi bagian penting dari ukuran keadilan pembangunan.
Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Okki Maulana, mendorong pemerintah bersama pemangku kepentingan mempercepat penghapusan wilayah blank spot. Menurutnya, ketimpangan konektivitas digital berpotensi memperlebar kesenjangan akses masyarakat pedalaman terhadap pendidikan, kesehatan, informasi, layanan publik, hingga peluang ekonomi.
Okki menegaskan, internet telah bergeser dari sekadar fasilitas tambahan menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, pembangunan infrastruktur telekomunikasi harus ditempatkan sebagai agenda strategis, terutama untuk membuka keterisolasian kawasan yang selama ini sulit mendapatkan layanan jaringan.
“Kita ingin memastikan bahwa tidak ada lagi daerah di Kalteng yang masih belum mendapatkan sinyal internet. Target kami jelas, menuju nol blank spot agar masyarakat di pelosok pun bisa menikmati layanan teknologi informasi,” kata Okki, Jumat, 17 Juli 2026.
Politisi muda Partai Golkar tersebut menilai, konektivitas digital yang merata dapat menjadi pengungkit baru bagi percepatan pembangunan daerah. Akses internet yang stabil memungkinkan masyarakat memperoleh sumber pengetahuan lebih luas, mengikuti perkembangan informasi, mengakses layanan pemerintahan, sekaligus memperluas pasar bagi pelaku usaha kecil.
“Ketika akses internet sudah merata, masyarakat akan lebih mudah memperoleh informasi, meningkatkan kualitas pendidikan, mengakses layanan pemerintahan, serta membuka peluang bagi pertumbuhan usaha mikro dan sektor ekonomi kreatif di Kalimantan Tengah,” ujarnya.
Menurut Okki, persoalan blank spot tidak semestinya dipandang sebatas masalah teknis telekomunikasi. Di tengah transformasi digital, keterbatasan jaringan juga menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses berbagai layanan dan peluang pembangunan.
Karena itu, ia mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalteng, pemerintah kabupaten/kota, serta operator telekomunikasi. Sinergi tersebut dinilai penting untuk memetakan titik-titik blank spot sekaligus menentukan skema percepatan pembangunan jaringan di wilayah yang secara geografis sulit dijangkau.
“Pembangunan yang berkeadilan tidak boleh hanya bertumpu pada beton atau infrastruktur fisik. Akses teknologi informasi juga harus menjadi bagian dari pemerataan pembangunan. Kita pastinya tidak ingin ada yang tertinggal,” tegasnya.
Okki berharap percepatan konektivitas digital dapat menjadi fondasi bagi Kalteng untuk membangun masyarakat yang lebih produktif, adaptif, dan kompetitif. Dengan jaringan yang menjangkau hingga pelosok, ia meyakini jarak geografis tidak lagi menjadi penghalang bagi masyarakat untuk menikmati manfaat pembangunan.
“Seluruh masyarakat Kalimantan Tengah harus terhubung, agar pembangunan bisa berjalan inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.
(FS)