Junaidi Angkat Suara soal Kelangkaan BBM : Jangan Hanya Retorika, Masyarakat Butuh Solusi Nyata
GlobalKalteng.com || Palangka Raya – Polemik antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di Kota Palangka Raya kian memanas. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Junaidi, secara tegas menyatakan dukungannya terhadap gelombang aksi protes masyarakat, bahkan menyebut Pertamina layak didemo jika persoalan ini terus dibiarkan tanpa solusi nyata.
Pernyataan tersebut disampaikan Junaidi menanggapi kebijakan pembatasan BBM yang tertuang dalam edaran Wali Kota Palangka Raya. Menurutnya, aksi demonstrasi yang melibatkan mahasiswa, ojek online, hingga masyarakat umum merupakan bentuk kekecewaan yang tidak bisa diabaikan.
“Kalau memang kondisi ini terus terjadi, kami dari DPRD mendukung. Bahkan sepakat, Pertamina harus didemo oleh masyarakat,” tegasnya. Jumat (8/4/2025) melalui sambungan whatsapp.
Di balik panjangnya antrean kendaraan di hampir seluruh SPBU, menurut praduga kita, mencium adanya persoalan serius dalam distribusi BBM. Berdasarkan hasil penelusuran internal, ditemukan indikasi bahwa pasokan dari Pertamina ke SPBU mengalami penurunan signifikan.
“Secara stok mungkin cukup di Pertamina, tapi distribusi ke SPBU diduga tidak maksimal. Dari yang biasanya sekitar 16 tangki per bulan, sekarang hanya sekitar 8 tangki,” ungkap Junaidi.
Jika temuan ini benar, maka terjadi penurunan distribusi hingga 50 persen, yang dinilai menjadi pemicu utama kelangkaan dan antrean panjang di lapangan.
Junaidi menegaskan, kondisi saat ini tidak bisa diselesaikan dengan pernyataan normatif atau retorika dari pemerintah daerah maupun pihak Pertamina. Ia mendesak langkah konkret dan terukur untuk segera mengatasi krisis ini.
“Kami tidak butuh retorika. Yang dibutuhkan masyarakat adalah tindakan nyata. Pertamina harus berani menambah pasokan, bahkan sampai 100 hingga 200 persen dari kondisi sekarang agar antrean ini bisa terurai,” katanya.
Menurutnya, lonjakan antrean juga dipicu oleh kepanikan masyarakat akibat ketidakpastian pasokan. Namun, ia memastikan bahwa masyarakat tidak akan melakukan pembelian berlebihan jika distribusi berjalan normal dan stok tersedia.
“Kalau BBM cukup, orang tidak akan beli berlebihan. Pertamax dan pertalite itu kebutuhan umum, bukan untuk ditimbun,” jelasnya.
DPRD Kalteng pun memberi sinyal keras. Jika persoalan ini terus berlarut tanpa perbaikan, pihaknya akan memanggil Pertamina dan seluruh pengusaha SPBU di Kota Palangka Raya untuk dilakukan evaluasi menyeluruh.
Langkah tersebut mencakup pemeriksaan terhadap kecukupan distribusi, kesesuaian pasokan dengan kebutuhan masyarakat, hingga kemungkinan adanya praktik penyimpangan dalam rantai distribusi BBM.
“Kita akan cek benar-benar. Apakah memang distribusinya kurang, atau ada hal lain di balik ini. Semua akan kita buka,” pungkas Junaidi.
Situasi antrean BBM yang belum juga terurai kini menjadi perhatian serius publik. Tekanan terhadap Pertamina dan pemerintah daerah pun kian menguat, seiring tuntutan masyarakat akan ketersediaan energi yang adil dan merata.
(Red.GK) 2026