Gaji Pegawai Jadi Prioritas APBD 2027, Banggar DPRD Kalteng Soroti Ketahanan Fiskal Daerah
PALANGKA RAYA — Di tengah ruang fiskal yang masih menjadi tantangan, DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan komitmennya untuk memastikan hak-hak pegawai tetap terlindungi dalam penyusunan APBD 2027.
Jaminan terhadap gaji dan tunjangan pegawai disebut tidak boleh tergerus oleh keterbatasan anggaran. Namun, di sisi lain, kebijakan tersebut harus berjalan seiring dengan kemampuan keuangan daerah agar struktur belanja tetap sehat dan berkelanjutan.
Anggota Banggar DPRD Kalteng sekaligus Anggota Komisi I, Yohanes Freddy Ering, menegaskan belanja untuk gaji dan tunjangan merupakan salah satu pos yang tidak dapat dikesampingkan dalam perencanaan anggaran 2027.
“Kalau soal gaji tunjangan itu pasti prioritas sekalipun sudah pasti mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah,” ujar Freddy, Senin, 3 Agustus 2026.
Menurutnya, tantangan terbesar dalam penyusunan APBD 2027 bukan semata menentukan besaran belanja, melainkan memastikan kapasitas fiskal daerah cukup kuat untuk menopang berbagai kebutuhan tersebut.
Karena itu, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 yang dilakukan Banggar DPRD Kalteng bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kini diarahkan pada optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.
Freddy menilai ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat harus mulai diimbangi dengan kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini penting karena proyeksi Dana Transfer ke Daerah (TKD) maupun Dana Bagi Hasil (DBH) tidak selalu mudah dipastikan.
“Kalau mengharapkan dana transfer ke daerah (TKD) dan DBH (Dana Bagi Hasil) itu agak susah diprediksi,” jelas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Di tengah pembahasan kapasitas fiskal itu, perhatian DPRD juga tertuju pada kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tenaga non-ASN, hingga guru honorer.
Kelompok tersebut dinilai membutuhkan kepastian dukungan anggaran, terutama berkaitan dengan pemenuhan hak dan tunjangan. DPRD memastikan aspirasi tersebut tetap menjadi bagian dari perhatian dalam penyusunan APBD 2027.
Namun, Freddy menegaskan pembahasan Banggar saat ini belum memasuki tahap penetapan nominal untuk masing-masing pos belanja pegawai.
“Kalau bicara soal prioritas, sekarang lagi marak soal PPPK, tunjangan non-ASN, guru itu menjadi konsen, jadi perhatian kita. Cuma memang belum sampai situ pembahasan, masih bicara soal optimalisasi target pendapatan,” pungkasnya.
Dengan demikian, arah pembahasan APBD 2027 tidak hanya ditentukan oleh besarnya kebutuhan belanja, tetapi juga seberapa kuat pemerintah daerah membangun fondasi pendapatan. Bagi DPRD Kalteng, menjaga hak pegawai dan memperkuat fiskal daerah menjadi dua agenda yang harus berjalan beriringan.
(FS)