DPRD Palangka Raya Bedah Raperda Kota Layak Anak, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Jadi Sorotan
GlobalKalteng.com || PALANGKA RAYA – Komitmen mewujudkan Palangka Raya sebagai kota yang aman dan ramah bagi generasi muda mulai diperkuat melalui pembentukan landasan hukum daerah. DPRD Kota Palangka Raya mendorong agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak tidak sekadar menjadi regulasi administratif, tetapi mampu menghadirkan perlindungan nyata terhadap hak dan masa depan anak.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027, Rabu (11/11/2026), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Palangka Raya. Agenda persidangan difokuskan pada penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap pidato pengantar Wali Kota Palangka Raya mengenai Raperda Penyelenggaraan Kota Layak Anak.
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Palangka Raya, Basirun B. Sahepar, didampingi Wakil Ketua II, Nenie Adriati Lambung. Hadir pula Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin bersama jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), unsur terkait, serta tamu undangan lainnya.
Dalam penyampaian pandangan masing-masing, fraksi-fraksi DPRD memberikan sejumlah masukan, saran, serta pertanyaan strategis terhadap substansi rancangan regulasi tersebut. Berbagai pandangan itu menjadi bagian penting dalam menguji kesiapan materi peraturan agar nantinya tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif di tengah masyarakat.
Salah satu hal mendasar yang menjadi perhatian adalah bagaimana pemerintah daerah mampu memastikan setiap anak memperoleh hak yang setara atas pendidikan, pelayanan kesehatan, lingkungan yang aman, serta ruang bermain dan ruang tumbuh kembang yang memadai.
Selain itu, keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu memperkuat langkah pencegahan terhadap berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, maupun tindakan lain yang dapat mengancam keselamatan dan masa depan anak.
Secara umum, fraksi-fraksi DPRD menyambut positif inisiatif Pemerintah Kota Palangka Raya dalam menghadirkan payung hukum penyelenggaraan Kota Layak Anak. Namun, pembahasan lebih lanjut tetap diperlukan agar setiap ketentuan yang dirumuskan memiliki arah kebijakan yang jelas, mekanisme pelaksanaan yang terukur, serta dukungan lintas perangkat daerah.
Pembentukan Perda Kota Layak Anak menjadi momentum penting untuk memperkuat tanggung jawab pemerintah, legislatif, keluarga, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak.
Sebab, keberhasilan sebuah kota tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur dan kemajuan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah mampu menjamin keamanan, perlindungan, dan masa depan generasi penerusnya.
Palangka Raya diharapkan tidak hanya menyandang predikat Kota Cantik, tetapi juga mampu membuktikan diri sebagai kota yang benar-benar memberikan ruang aman, kesempatan, dan perlindungan bagi setiap anak.
(FS/Red.GK)