Diskominfosantik Kalteng Perkuat Benteng Digital Daerah, BSSN Dorong CSIRT Siaga Hadapi Ancaman Siber
GlobalKalteng.com || PALANGKA RAYA – Ancaman serangan siber yang kian berkembang menuntut pemerintah daerah tidak hanya mempercepat transformasi digital, tetapi juga memastikan keamanan seluruh sistem elektronik yang menopang pelayanan publik. Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) memperkuat kesiapan kabupaten/kota dalam membangun sistem pertahanan siber melalui pembentukan dan registrasi Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS/CSIRT).
Langkah strategis itu diwujudkan melalui kegiatan Asistensi Pembentukan dan Registrasi TTIS/CSIRT bagi pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah yang berlangsung pada 9–10 November 2026. Kegiatan digelar secara daring dan luring, dengan pusat pelaksanaan di Ruang GSP Lantai 2 Kantor Diskominfosantik Provinsi Kalteng, Senin (9/11/2026), menghadirkan narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Kepala Diskominfosantik Provinsi Kalteng, Adiah Chandra Sari, menegaskan bahwa penguatan keamanan siber merupakan kebutuhan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan modern, terutama di tengah percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Menurutnya, pembentukan TTIS/CSIRT harus menjadi bagian dari upaya membangun sistem perlindungan digital yang terstruktur, terkoordinasi, dan memiliki kemampuan merespons setiap ancaman secara cepat.
Hal tersebut juga sejalan dengan Peraturan BSSN Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber yang menuntut kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi, menangani, hingga memulihkan dampak insiden keamanan siber.
Adiah menekankan, keberadaan tim tanggap insiden siber tidak boleh sekadar menjadi pemenuhan kewajiban administratif. Lebih dari itu, tim harus memiliki kapasitas nyata dalam menjaga keamanan data, sistem elektronik, serta infrastruktur informasi milik pemerintah daerah.
Sorotan lebih tajam disampaikan Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN, Danang Jaya. Ia mengingatkan bahwa pembentukan CSIRT harus diikuti kesiapan operasional, sumber daya manusia yang kompeten, serta mekanisme penanganan insiden yang berjalan efektif.
Danang mengungkapkan, berdasarkan data nasional yang dipaparkannya, tercatat sekitar 350.000 serangan siber terjadi di Indonesia dengan sasaran berbagai sektor.
Angka tersebut menjadi peringatan bahwa ancaman di ruang digital bukan lagi persoalan yang dapat dipandang sebelah mata. Pemerintah daerah harus memiliki sistem pertahanan yang mampu mendeteksi ancaman, mengambil tindakan cepat, dan memulihkan layanan apabila terjadi gangguan.
Ia mengibaratkan TTIS/CSIRT sebagai satuan pengamanan di ruang digital yang dituntut memiliki kemampuan respons cepat atau quick response. Karena itu, tim yang telah dibentuk dan memperoleh registrasi resmi harus benar-benar menjalankan fungsi perlindungan secara optimal.
BSSN juga mengingatkan bahwa cakupan pengamanan tidak boleh hanya berpusat pada perangkat dan aplikasi yang dikelola Dinas Kominfo. Seluruh aset Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) milik pemerintah daerah sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) harus menjadi bagian dari perhatian bersama.
Termasuk di dalamnya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), yang mengelola data kesehatan dan informasi pelayanan publik bersifat vital. Perlindungan terhadap sistem tersebut menjadi penting karena gangguan keamanan dapat berdampak langsung terhadap keberlangsungan pelayanan masyarakat.
Selain penguatan tim, BSSN mendorong pemerintah kabupaten/kota menerapkan prinsip security by design dalam setiap pengembangan aplikasi dan sistem elektronik. Artinya, aspek keamanan harus dirancang sejak tahap awal pembangunan sistem, bukan baru diperhatikan setelah aplikasi digunakan.
Pemerintah daerah juga diminta lebih responsif menindaklanjuti notification alert atau notifikasi peringatan dini dari BSSN agar potensi ancaman dapat diantisipasi sebelum berkembang menjadi insiden yang lebih besar.
Melalui asistensi ini, Diskominfosantik Kalteng mendorong setiap pemerintah kabupaten/kota memiliki target pembentukan dan registrasi TTIS/CSIRT yang jelas dan terukur, sekaligus memperkuat koordinasi antarlembaga dalam menghadapi risiko keamanan digital.
Upaya tersebut menjadi bagian penting dari pembangunan tata kelola pemerintahan digital di Kalimantan Tengah. Sebab, keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi dan kemudahan layanan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menjamin keamanan data serta menjaga kepercayaan masyarakat.
(Red.GK/Ftr)