Disbun Kalteng dan GAPKI Bersinergi, Optimalkan Data Perkebunan Sawit untuk Dongkrak PAD
GlobalKalteng.com || PALANGKA RAYA || Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus memperkuat langkah strategis dalam mengelola potensi perkebunan sawit sebagai salah satu sektor andalan. Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Kalteng, H. Rizky R. Badjuri, menggelar rapat bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalteng di Kantor GAPKI Palangka Raya, Kamis (28/08/2025).
Pertemuan ini fokus membahas penyelarasan data alat berat, kendaraan operasional, serta kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini menjadi tantangan di lapangan. Sinergi tersebut diharapkan dapat meningkatkan keakuratan data, mempercepat penyampaian laporan, serta berdampak langsung terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rizky menegaskan, konsolidasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran, yang menekankan pentingnya pengelolaan data perkebunan sawit secara terpadu.
“Sawit adalah sektor strategis bagi perekonomian Kalteng. Dengan data yang akurat, kita bisa memaksimalkan kontribusi PAD sekaligus memastikan pembangunan berjalan berkelanjutan. Ke depan, tidak boleh lagi ada disparitas data antarinstansi,” tegas Rizky.
Selama ini, perbedaan data antara Disbun, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan pihak perusahaan kerap menimbulkan hambatan, baik dalam hal perpajakan, distribusi kuota BBM, maupun penggunaan flowmeter. Melalui pertemuan ini, Disbun dan GAPKI berkomitmen untuk mencari solusi bersama agar masalah tersebut dapat segera teratasi.
GAPKI Kalteng menyambut baik inisiatif pemerintah daerah ini. Menurut organisasi yang menaungi perusahaan sawit di Kalteng tersebut, langkah sinergi akan memperkuat iklim usaha sekaligus mendukung visi pembangunan hijau yang berkelanjutan.
Dengan penyelarasan data yang lebih solid, diharapkan pengelolaan sektor perkebunan sawit di Kalimantan Tengah bukan hanya mampu meningkatkan PAD, tetapi juga menjadi contoh praktik tata kelola perkebunan yang transparan dan akuntabel di tingkat nasional.
(FS/Redaksi Global Kalteng)