Dari Satu Data hingga Lapor Pak Gub, Pemprov Kalteng Perkuat Transparansi dan Pengawasan Publik
GlobalKalteng.com || JAKARTA – Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu tolok ukur penting dalam memastikan pembangunan daerah berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) pun terus memperkuat akses informasi sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan.
Komitmen tersebut kembali ditunjukkan melalui keikutsertaan Pemprov Kalteng dalam Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2026 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo hadir langsung memaparkan berbagai kebijakan dan inovasi pemerintah daerah di hadapan tim panelis. Ia didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalteng, Adiah Chandra Sari.
Dalam pemaparannya, Edy menegaskan bahwa keterbukaan informasi tidak cukup hanya diwujudkan melalui penyediaan data dan dokumen pemerintahan. Lebih dari itu, masyarakat harus memperoleh kemudahan untuk mengakses informasi, menyampaikan keluhan, serta memberikan masukan terhadap kebijakan pembangunan.
Sejumlah inovasi telah dikembangkan Pemprov Kalteng, di antaranya kanal Satu Data Kalteng sebagai sarana penyediaan informasi terintegrasi dan kanal pengaduan Lapor Pak Gub yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi dengan layanan respons 1 x 24 jam.
“Upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi, salah satunya kita sudah membuat kanal Satu Data Kalteng. Kemudian, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan informasi dan memudahkan mereka untuk menyampaikan aspirasi, salah satunya kita membuat kanal Lapor Pak Gub, di mana itu 1×24 jam,” jelas Edy.
Tidak hanya berfokus pada layanan digital, Pemprov Kalteng juga berupaya mengatasi kesenjangan akses informasi di wilayah terpencil. Salah satu langkah yang disampaikan adalah penyediaan 1.500 perangkat Starlink untuk membantu masyarakat di kawasan pedalaman yang masih menghadapi keterbatasan jaringan internet.
Menurut Edy, pemerataan akses informasi merupakan bagian penting dari pembangunan yang inklusif. Pemerintah membutuhkan masukan masyarakat agar berbagai program yang dijalankan tidak berjalan sepihak, melainkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil di lapangan.
“Keterbukaan informasi publik itu diberikan supaya apa yang dilakukan Pemerintah Provinsi tentang pembangunan bisa balance dengan masukan dari masyarakat,” imbuhnya.
Presentasi tersebut sekaligus menjadi bagian dari tahapan penilaian Monev KIP 2026 setelah Pemprov Kalteng dinyatakan lolos ke tahap Uji Publik.
Dalam proses evaluasi tahun ini, penilaian tidak hanya mengukur kelengkapan standar pelayanan informasi badan publik, tetapi juga melihat sejauh mana kebijakan keterbukaan informasi menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
Mengusung tema Strategi dan Kebijakan Keterbukaan Informasi Badan Publik yang Berdampak terhadap Partisipasi Publik, tim panelis turut mendalami komitmen pimpinan daerah, efektivitas kebijakan, serta implementasi transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
Adapun tim panelis terdiri atas Ketua Bidang Regulasi Komisioner Komisi Informasi Pusat RI Rini Purwandari, Executive Director of The Political Literacy Institute Gun Gun Heryanto, serta Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Desiana Samosir.
Bagi Pemprov Kalteng, capaian hingga tahap Uji Publik ini menjadi momentum untuk terus memperkuat kualitas pelayanan informasi. Tantangan berikutnya bukan sekadar mempertahankan penilaian, melainkan memastikan masyarakat benar-benar merasakan kemudahan memperoleh informasi dan memiliki ruang yang luas untuk mengawasi serta berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
(FS/Red.GK)