Banggar DPRD Kalteng Walk Out, Soroti “Absennya” Keseriusan Pemprov Bahas Anggaran 2027

GlobalKalteng.com | PALANGKA RAYA

Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Tengah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kalteng diwarnai ketegangan.

Anggota Banggar DPRD Kalteng, Ampera A.Y. Mebas, memilih meninggalkan ruang rapat atau walk out. Sikap tersebut diambil sebagai bentuk protes terhadap minimnya kehadiran pejabat kunci eksekutif dalam forum yang dinilai sangat strategis bagi arah kebijakan fiskal daerah.

Kekecewaan Ampera terutama tertuju pada ketidakhadiran Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD. Dalam forum tersebut, sejumlah perangkat daerah strategis juga disebut tidak hadir secara langsung dan hanya diwakili pejabat atau staf.

“Banyak yang mewakili. Sekda tidak hadir, hanya hadir BPKAD. Bapenda enggak ada, Bapperida enggak ada. Ya artinya enggak serius saya anggap,” tegas Ampera, Selasa (28/7/2026).

Menurutnya, kualitas pembahasan anggaran tidak cukup hanya ditopang oleh kehadiran perwakilan. Forum KUA-PPAS membutuhkan keterlibatan langsung para pengambil keputusan agar setiap target pendapatan, prioritas belanja, hingga arah pembangunan dapat dibahas secara substantif dan memiliki komitmen yang jelas.

Ampera menilai ketidakhadiran sejumlah pejabat penting berpotensi membuat pembahasan kehilangan bobot strategis. Padahal, KUA-PPAS merupakan tahapan penting dalam menentukan kerangka penyusunan APBD 2027, termasuk menjadi dasar menuju penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

“Ya artinya tidak serius saya anggap. Enggak tahu di dalam masih pembahasan, saya walk out aja. Banyak yang tidak serius, banyak yang mewakili saja,” ujarnya.

Aksi tersebut sekaligus menjadi sinyal keras dari legislatif agar Pemprov Kalteng meningkatkan keseriusan dalam pembahasan anggaran bersama DPRD. Sebab, pembahasan KUA-PPAS bukan sekadar agenda administratif, melainkan forum untuk menyelaraskan kepentingan fiskal pemerintah dengan kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat.

Sorotan Ampera juga menempatkan persoalan kehadiran pejabat eksekutif sebagai bagian dari isu yang lebih besar: sejauh mana pemerintah daerah menempatkan proses pembahasan anggaran sebagai agenda prioritas.

Dengan APBD sebagai instrumen utama pembiayaan pembangunan, keterlibatan langsung unsur pimpinan TAPD dan perangkat daerah terkait menjadi penting untuk memastikan setiap kebijakan anggaran dapat dipertanggungjawabkan, terukur, serta memiliki arah yang jelas.

Walk out Ampera akhirnya menjadi catatan keras dalam pembahasan KUA-PPAS 2027. Pesannya jelas: pembahasan anggaran bernilai strategis membutuhkan keseriusan, bukan sekadar kehadiran perwakilan.

(FS)