Api Belum Padam, Gubernur Agustiar Perketat Penanganan Karhutla Kalteng
GlobalKalteng.com | PALANGKA RAYA
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mempertegas langkah menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang masih berlangsung di sejumlah wilayah. Penguatan operasi dilakukan dengan mengandalkan kekuatan darat, dukungan udara, serta koordinasi lintas sektor hingga kondisi cuaca diperkirakan mulai membaik.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Perkembangan Penanganan dan Pencegahan Karhutla Tahun 2026 yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, Selasa (15/9/2026).
Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengikuti rakor secara daring dari Istana Isen Mulang, Palangka Raya, bersama Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin dan Kapolda Kalteng Irjen Pol. Iwan Kurniawan.
Rakor tersebut memperlihatkan bahwa penanganan Karhutla masih menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Hingga 15 September 2026, sekitar 704,38 hektare lahan di berbagai wilayah Indonesia masih memerlukan pemadaman.
Bagi Kalimantan Tengah, situasi tersebut menuntut penguatan operasi di lapangan. Pemerintah pusat telah memberikan dukungan berupa armada, peralatan, personel, patroli udara, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), hingga lima helikopter water bombing yang dikerahkan untuk membantu penanganan Karhutla.
BNPB juga telah melaksanakan OMC sebanyak lima periode sejak Juni hingga September 2026. Dukungan tersebut menjadi bagian dari strategi terpadu untuk menekan perluasan titik api dan mempercepat proses pemadaman.
Di tingkat daerah, Kalteng memiliki potensi kekuatan sekitar 10.700 personel yang berasal dari TNI, Polri, BPB-PK, BPBD, Manggala Agni, pemadam kebakaran, perangkat daerah, relawan, serta unsur terkait lainnya.
Kekuatan tersebut menjadi modal penting menghadapi ancaman Karhutla yang diperkirakan masih berlangsung hingga musim hujan datang. Berdasarkan prediksi BMKG, hujan baru mulai berpotensi turun pada awal November 2026.
Karena itu, pemerintah menekankan agar penanganan tidak hanya mengandalkan operasi udara. Pemadaman masif melalui kekuatan darat harus menjadi garis depan, sementara dukungan udara digunakan secara optimal sesuai kondisi dan kebutuhan di lapangan.
Perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi Kalteng juga terlihat dari kunjungan langsung Presiden Prabowo Subianto pada 22 Agustus 2026 dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 11 September 2026 untuk meninjau kondisi serta penanganan Karhutla.
Rakor nasional sekaligus menegaskan pentingnya satu persepsi, satu data, dan satu langkah dalam penanganan Karhutla. Prinsip tersebut dinilai penting agar seluruh unsur bergerak dalam komando dan strategi yang sama, tanpa tumpang tindih di lapangan.
Gubernur Agustiar Sabran bersama Forkopimda dan seluruh perangkat daerah Kalteng menegaskan komitmen untuk terus memperkuat sinergi. Masyarakat juga didorong menjadi bagian penting dalam pencegahan dan pengendalian Karhutla.
Dengan kondisi yang masih membutuhkan kewaspadaan tinggi, Kalteng memilih tidak menunggu musim hujan datang. Penguatan pasukan, pemadaman, patroli, pencegahan, dan koordinasi terus dilakukan agar ancaman api tidak berkembang menjadi bencana yang lebih luas.
(FS/Red.GK) 2026