LHP Kepatuhan Belanja Daerah Diharapkan Diinformasikan Lebih Lanjut

Foto : H. Wiyatno Ketua DPRD Prov. Kalteng

GlobalKalteng.com, PALANGKA RAYA – Ketua DPRD Prov. Kalteng H. Wiyatno mengharapkan agar
setiap laporan hasil pemeriksaan (LHP) tertentu kepatuhan atas belanja daerah
2022 dan 2023 pada lima pemerintah daerah (pemda) dipantau dan diinformasikan
kepada DPRD.

Ia mengatakan, setiap laporan hasil
pemeriksaan yang sudah disampaikan ke DPRD dinyatakan terbuka untuk umum, agar
masyarakat dapat mengetahui hasil pemeriksaan. Sehingga DPRD bersama Pemerintah
dapat menindaklanjuti LHP BPK. “Diharapkan agar BPK memantau dan menginformasikan
hasil pemantauan tindaklanjut laporan tersebut,” katanya, Senin
(15/01/2024).

Menurutnya, catatan LHP BPK RI
Perwakilan Provinsi Kalteng menjadi warning bagi unsur pemerintah daerah
agar lebih berhati-hati, disiplin dan transparan serta patuh pada ketentuan
perundang-undangan. “lHP BPK RI tentu menjadi landasan Pemda melakukan
koreksi dan penyesuaian sebatas diperlukan, ” ucapnya.

Kemudian, Ia juga menambahkan, LHP
Tertentu dari BPK RI kepatuhan atas belanja daerah 2022 dan 2023 terdapat pada
lima pemda yaitu : Pemda Provinsi Kalteng; Pemda Kab. Kotim; Pemda Kab. Gunung
Mas; Pemda Kab. Lamandau; dan Pemda Kab. Barito Utara agar dapat saling
berkoordinasi. 

“Teman-teman Pimpinan dan Anggota DPRD Kalteng dan 4
Kabupaten yang terkait hasil LHP tujuan tertentu agar saling berkoordinasi,
komunikasi guna tindaklanjut perbaikan dan penataan hasil LHP Kepatuhan Belanja
Daerah Tahun 2022 dan 2023 dalam keberhasilan pelaksanaan APBD 2024,” tutupnya.
(FS/Red)