Junaidi Dorong Jalur Pekahi-Mendawai, Buka Koridor Ekonomi Baru Katingan Selatan

PALANGKA RAYA – Keterisolasian wilayah Katingan Selatan dinilai tak cukup dijawab dengan pembangunan jalan secara bertahap. Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Junaidi, mendorong strategi konektivitas yang mampu sekaligus memotong rantai distribusi dan mengarahkan arus ekonomi masyarakat langsung menuju Kasongan, ibu kota Kabupaten Katingan.

Salah satu terobosan yang didorong legislator Partai Demokrat itu ialah pembukaan akses darat Pekahi–Mendawai sepanjang sekitar 90 kilometer. Jalur tersebut dinilai strategis karena dapat mengakhiri ketergantungan masyarakat Katingan Kuala, Mendawai, dan Kamipang terhadap jalur melalui Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).

“Kami mendorong akses darat dari Katingan Kuala menuju Pekahi sampai tembus ke Mendawai, sekitar 90 kilometer. Itu supaya distribusi barang tidak lagi harus lewat Kotim,” kata Junaidi, Rabu, 5 Agustus 2026.

Menurutnya, persoalan konektivitas bukan sekadar menyangkut mobilitas warga, tetapi juga menentukan seberapa cepat hasil produksi daerah masuk ke pusat perdagangan. Selama ini, jalur distribusi yang harus memutar melalui Kotim membuat perjalanan masyarakat mencapai sekitar 210–220 kilometer.

Jika akses Pekahi–Mendawai terealisasi, jarak tersebut dapat dipangkas menjadi sekitar 90 kilometer. Efisiensi itu diyakini akan berdampak terhadap biaya angkutan, waktu tempuh, sekaligus membuka ruang pertumbuhan ekonomi baru di kawasan selatan Katingan.

Namun, Junaidi menyadari pembangunan jalur tersebut menghadapi tantangan berat. Sekitar 14 kilometer trase berada di kawasan gambut dan rawa yang membutuhkan konstruksi khusus. Kondisi itu membuat kebutuhan pembiayaan menjadi lebih besar dibanding pembangunan jalan pada medan normal.

Karena itu, ia mendorong agar pemerintah tidak hanya menunggu terealisasinya proyek jalan utama. Selama pembangunan akses darat masih membutuhkan waktu dan anggaran besar, Sungai Hantipan dinilai dapat dioptimalkan sebagai jalur transportasi sementara.

“Kalau anggaran untuk jalan belum mencukupi, maka untuk sementara lebih baik dilakukan pengerukan Sungai Hantipan agar lebih dalam. Itu bisa menjadi solusi jangka pendek sambil menunggu pembangunan jalan darat selesai,” ujarnya.

Bagi Junaidi, normalisasi sungai dan pembangunan jalan bukan dua pilihan yang harus dipertentangkan. Keduanya justru dapat ditempatkan dalam satu desain konektivitas berjenjang: transportasi sungai sebagai solusi jangka pendek dan akses Pekahi–Mendawai sebagai investasi infrastruktur jangka panjang.

Ia menegaskan, pembangunan jalur tersebut tetap harus menjadi agenda prioritas karena potensinya bukan hanya menghubungkan antarkecamatan, tetapi juga membentuk koridor ekonomi baru Katingan Selatan.

Dengan konektivitas yang lebih pendek, hasil bumi masyarakat seperti padi dan jagung, termasuk komoditas perikanan dari Katingan I, Katingan II, dan Katingan Kuala, diharapkan dapat dipasarkan langsung menuju Kasongan tanpa harus terlebih dahulu memutar melalui Kotim.

“Harapan kita tetap membuka akses Pekahi ke Mendawai sekitar 90 kilometer. Dengan begitu, hasil bumi masyarakat bisa langsung masuk ke Kasongan tanpa harus memutar lewat Kotim,” pungkasnya.

(FS)