Menko Polkam RI ke Kalteng, Gubernur Agustiar Sabran Dorong Sinergi Pusat-Daerah Hadapi Tantangan Strategis

GlobalKalteng.com || KAPUAS –

Kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago ke Kalimantan Tengah menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus menghadapi berbagai tantangan strategis.

Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran menyambut langsung kedatangan Menko Polkam beserta jajaran dalam agenda silaturahmi yang berlangsung di Hall Rumah Jabatan Bupati Kapuas, Jumat (31/7/2026). Rombongan disambut Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno bersama jajaran pemerintah daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Agustiar menyampaikan apresiasi atas kunjungan Menko Polkam ke Kalimantan Tengah. Menurutnya, kehadiran pemerintah pusat di tengah daerah bukan sekadar agenda kunjungan kerja, tetapi menjadi ruang strategis untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dalam menghadapi persoalan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

Kunjungan tersebut juga berlangsung dalam situasi ketika Kalimantan Tengah tengah menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Sebelum menghadiri agenda di Kapuas, rombongan Menko Polkam turut meninjau sejumlah lokasi Karhutla di kawasan Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau.

Agustiar menegaskan bahwa penanganan Karhutla membutuhkan kerja bersama yang terintegrasi, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, aparat keamanan, hingga masyarakat. Menurutnya, pencegahan harus menjadi prioritas, disertai respons cepat ketika terjadi kebakaran.

Di hadapan Menko Polkam, Gubernur juga memperkenalkan karakteristik Kalimantan Tengah sebagai salah satu provinsi dengan wilayah terluas di Indonesia, yang memiliki kekayaan sumber daya alam sekaligus keragaman sosial dan budaya.

Ia menekankan bahwa nilai-nilai Huma Betang yang menjunjung tinggi kebersamaan, toleransi, dan hidup berdampingan menjadi kekuatan sosial yang harus terus dipelihara. Nilai tersebut dinilai relevan dalam menjaga persatuan masyarakat sekaligus menjadi fondasi bagi pembangunan daerah yang aman dan berkelanjutan.

Sementara itu, Menko Polkam RI Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago mengapresiasi kondisi keamanan dan ketertiban di Kalimantan Tengah yang menurutnya tidak terlepas dari solidnya koordinasi antara kepala daerah dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Ia menilai kolaborasi lintas sektor merupakan modal penting dalam menjaga stabilitas daerah. Karena itu, seluruh unsur pimpinan daerah didorong untuk terus memperkuat koordinasi dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan dan tantangan sosial.

“Saya berharap seluruh pimpinan daerah terus memperkuat kolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk penanganan kebakaran hutan dan lahan, serta meningkatkan kewaspadaan di ruang digital untuk menciptakan keamanan di tengah masyarakat,” ujar Djamari.

Pesan tersebut sekaligus menegaskan bahwa stabilitas keamanan di era digital tidak hanya berkaitan dengan kondisi di lapangan, tetapi juga membutuhkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi ancaman yang berkembang di ruang digital.

Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno turut menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Menko Polkam RI beserta rombongan. Ia berharap kehadiran pemerintah pusat di Kalimantan Tengah semakin memperkuat hubungan dan koordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya dalam mendukung pembangunan dan menjaga keamanan wilayah.

Agenda tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo, para Bupati dan Wakil Bupati Se-Kalimantan Tengah, unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kapuas, jajaran Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Kunjungan Menko Polkam tersebut menjadi penegasan bahwa menjaga Kalimantan Tengah tetap aman dan kondusif merupakan tanggung jawab bersama. Sinergi pusat dan daerah pun diharapkan tidak berhenti pada forum koordinasi, tetapi diwujudkan melalui langkah nyata dalam melindungi masyarakat, menjaga lingkungan, serta memastikan pembangunan berjalan secara berkelanjutan.

(Red.GK) 2026