.jpg)
 |
| Foto : H. Wiyatno Ketua DPRD Prov. Kalteng |
GlobalKalteng.com, PALANGKA RAYA - Ketua DPRD Prov. Kalteng H. Wiyatno mengharapkan agar setiap laporan hasil pemeriksaan (LHP) tertentu kepatuhan atas belanja daerah 2022 dan 2023 pada lima pemerintah daerah (pemda) dipantau dan diinformasikan kepada DPRD.
Ia mengatakan, setiap laporan hasil pemeriksaan yang sudah disampaikan ke DPRD dinyatakan terbuka untuk umum, agar masyarakat dapat mengetahui hasil pemeriksaan. Sehingga DPRD bersama Pemerintah dapat menindaklanjuti LHP BPK. "Diharapkan agar BPK memantau dan menginformasikan hasil pemantauan tindaklanjut laporan tersebut," katanya, Senin (15/01/2024).
Menurutnya, catatan LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Kalteng menjadi warning bagi unsur pemerintah daerah agar lebih berhati-hati, disiplin dan transparan serta patuh pada ketentuan perundang-undangan. "lHP BPK RI tentu menjadi landasan Pemda melakukan koreksi dan penyesuaian sebatas diperlukan, " ucapnya.
Kemudian, Ia juga menambahkan, LHP Tertentu dari BPK RI kepatuhan atas belanja daerah 2022 dan 2023 terdapat pada lima pemda yaitu : Pemda Provinsi Kalteng; Pemda Kab. Kotim; Pemda Kab. Gunung Mas; Pemda Kab. Lamandau; dan Pemda Kab. Barito Utara agar dapat saling berkoordinasi.
"Teman-teman Pimpinan dan Anggota DPRD Kalteng dan 4
Kabupaten yang terkait hasil LHP tujuan tertentu agar saling berkoordinasi,
komunikasi guna tindaklanjut perbaikan dan penataan hasil LHP Kepatuhan Belanja
Daerah Tahun 2022 dan 2023 dalam keberhasilan pelaksanaan APBD 2024," tutupnya.
(FS/Red)
