20.699 Hektare Terbakar, Gubernur Agustiar Sabran Dorong Evaluasi Tata Kelola Lahan di Kalteng

GlobalKalteng.com || PALANGKA RAYA –

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah sepanjang 2026 meninggalkan catatan serius. Hingga 28 Oktober, luas lahan yang terbakar mencapai 20.699 hektare, dengan 7.634 kejadian tercatat secara kumulatif sejak awal tahun. Kondisi ini mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat evaluasi penanganan, pengawasan pemanfaatan lahan, hingga penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melanggar.

Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran menegaskan, penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada upaya memadamkan api. Pencegahan berkelanjutan, pembenahan tata kelola lahan, serta koordinasi lintas sektor harus menjadi bagian dari strategi untuk menekan risiko kebakaran yang terus berulang.

Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Pemantauan Penanganan Karhutla di Aula Serba Guna (Aserna), Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (29/10/2026).

Menurut Agustiar, karakteristik geografis Kalimantan Tengah yang memiliki wilayah luas dan ekosistem gambut yang kompleks menuntut penanganan secara menyeluruh. Pemadaman di lapangan harus berjalan beriringan dengan langkah pencegahan, pengawasan, evaluasi pemanfaatan lahan, serta penegakan aturan.

Ia juga menyoroti pentingnya mengevaluasi tata ruang dan pemanfaatan lahan yang berulang kali mengalami kebakaran. Kawasan yang tidak produktif perlu mendapat perhatian melalui kebijakan yang tepat, tetapi tetap harus mengacu pada peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kelestarian ekosistem gambut.

Pengawasan terhadap perizinan dan pengelolaan lahan juga perlu diperkuat. Pihak yang terbukti melakukan pelanggaran harus ditindak sesuai ketentuan hukum agar upaya pencegahan tidak berhenti sebagai imbauan semata.

Ribuan Kejadian, Puluhan Ribu Hektare Terdampak

Besarnya tantangan penanganan karhutla tergambar dari laporan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Tengah, Ahmad Toyib.

Berdasarkan data hingga 28 Oktober 2026, tercatat 76 titik panas dan 26 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar sekitar 43,93 hektare. Sementara itu, secara kumulatif sejak 1 Januari hingga 28 Oktober 2026, data yang dihimpun dari satuan tugas kabupaten dan kota mencatat 371.692 titik panas serta 7.634 kejadian karhutla dengan total luas terbakar mencapai 20.699 hektare.

Untuk menangani bencana tersebut, sebanyak 16.478 personel dari berbagai unsur telah dilibatkan, mulai dari BPBD, TNI-Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, relawan, hingga elemen masyarakat lainnya.

Meski eskalasi kejadian dalam beberapa hari terakhir dilaporkan menurun, pengurangan personel dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan. Patroli dan pemantauan tetap dilanjutkan guna memastikan titik api yang tersisa dapat segera ditangani.

Lebih dari 600 Sumur Bor dan 14 Juta Liter Air Bersih

Di tengah penanganan kebakaran, pemerintah daerah juga menghadapi persoalan lain yang tidak kalah penting, yakni dampak kekeringan dan kabut asap terhadap kehidupan masyarakat.

BPBD melaporkan, lebih dari 600 sumur bor telah dibangun untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih. Distribusi air bersih ke berbagai kabupaten dan kota juga telah melampaui 14 juta liter.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah turut menyiapkan bantuan pangan bagi lebih dari 450.000 warga terdampak. Bantuan kesehatan berupa obat-obatan, multivitamin, dan masker juga disalurkan untuk membantu masyarakat menghadapi dampak karhutla.

Dukungan tidak hanya diberikan kepada warga. Para petugas dan relawan yang bekerja di lapangan turut mendapat perhatian melalui pemenuhan kebutuhan operasional, konsumsi, serta perlengkapan keselamatan.

Relawan yang direkrut dengan pembiayaan APBD maupun belanja tidak terduga memperoleh honorarium harian sebesar Rp150.000, disertai dukungan konsumsi dan bahan bakar operasional.

Langkah tersebut memperlihatkan bahwa penanganan karhutla membutuhkan pendekatan yang lebih luas daripada sekadar operasi pemadaman. Ketersediaan air bersih, perlindungan kesehatan, bantuan pangan, dan keselamatan personel menjadi bagian penting dalam mengurangi dampak bencana terhadap masyarakat.

Musim Hujan Belum Menghapus Ancaman Kebakaran

Kepala BMKG Provinsi Kalimantan Tengah Agung Sudiono Abadi mengingatkan bahwa awal musim hujan berlangsung secara bertahap dan tidak serentak di seluruh wilayah.

BMKG memprakirakan curah hujan meningkat pada November, sedangkan puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada Desember hingga Januari. Namun, perubahan kondisi cuaca tersebut tidak serta-merta menghilangkan ancaman karhutla.

Kebakaran di kawasan gambut dapat bertahan di bawah permukaan tanah meskipun api di permukaan telah padam. Karena itu, pemantauan dan pemeriksaan lanjutan tetap diperlukan untuk mencegah api kembali muncul.

Di sisi lain, memasuki musim hujan, pemerintah juga perlu mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi. Kesiapan personel, koordinasi antarlembaga, dan pemantauan kondisi cuaca harus terus diperkuat agar penanganan bencana dapat berjalan efektif.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, perangkat teknis, dunia usaha, serta masyarakat. Koordinasi tersebut diharapkan menghasilkan langkah tindak lanjut yang konkret dan sesuai kebutuhan di lapangan.

Rapat koordinasi turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo, unsur Forkopimda, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, kepala perangkat daerah terkait, serta Ketua Tim Bappisus RI Khaidir beserta rombongan.

(Ftr/Red.GK)