SAWIT WATCH LEMBAGA, LEWU ITAH ORGANIZATION (LIO) MENGGELAR FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

 

Foto Bersama Narasumber Dan Peserta  FGD  (Foto : Fahri)

GlobalKalteng.com, Palangka
Raya
– Yuas Elko Staf Ahli Gubernur Prov. Kalteng Bidang
Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Membuka Focus Group Discussion (FGD) yang
bertujuan “Mendorong Solusi Sawit Berkelanjutan di Pola Kemitraan
Perkebunan Kalimantan Tengah” yang dilaksanakan di Swiss-Belhotel Danum Kota Palangka
Raya Selasa, (12/09/2023).

Dalam sambutan Sekda Prov. Kalteng
dibacakan Yuas Elko Staf Ahli Gubernur Prov. Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan
dan Pembangunan menyampaikan Total luas Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri
dari 14 Kabupaten/Kota, yakni 153 ribu Km². Dimana, provinsi setempat dalam pengelolaan
Sumber Daya Alam (SDA) masih rata-rata berbasis lahan pada sektor pertanian dan
perkebunan. Menyinggung pada sektor perkebunan, Kelapa sawit masih menjadi
bagian primadona selain batu bara dan perikanan,” ungkapnya.

Yuas Elko mengungkapkan Perkebunan
kelapa sawit memasuki tahun 2020-2021 dari data yang dihimpun, seluas 3,9 juta
hektar dengan jumlah 333 unit perusahaan. Namun, lahan yang beroperasi baru
seluas, 1,13 juta hektar. Berbanding terbalik dengan luasan perkebunan sawit
berbasis mempunyai luasan 380 ribu hektar,” ungkapnya.

Sahli Gubernur Kalteng Bersama Anggota DPD RI Kalteng Serta Narasumber


Dari perspektif kesejahteraan
masyarakat disekitar kebun masih dibawah harapan dan perihal ini menjadi salah satu
pemicu maraknya tuntutan masyarakat, maka perlu bangun pola kemitraan melalui
pengadaan plasma 20% dari masyarakat pada perusahaan perkebunan sawit,” tandas
Yuas Elko.

Staf Ahli Gubernur Kalteng
Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Prov. Kalteng, Yuas Elko menjelaskan
terakhir yang sempat mengemuka dan jadi sorotan publik pada bulan Juli tahun 2023,
yakni aksi tuntutan masyarakat Desa Suka Mandang dan Ayawang, Kec. Seruyan
Tengah tentang menagih janji 20% plasma pada perusahaan PT. BJAP, di Kabupaten
Seruyan. Dari rangkaian kejadian tersebut, dikhawatirkan akan meluas, mulai
tuntutan mengarah ke konflik sosial di Kalimantan Tengah. Hal ini tentu dapat
memperburuk citra dan ketidaknyamanan investasi perkebunan kelapa sawit di
wilayah Prov. Kalteng,” jelasnya.

Oleh karena itu, Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah menganggap pentingnya FGD yang diselenggarakan ini,
yang didukung oleh Sawit Watch Lembaga LIO (Lewu Itah Organization), yang melaksanakan
Focus Group Discussion (FGD) ini, agar tau akar masalah dan merumuskan solusi
yang dapat mengoptimalikan penanganan pola kemitraan kebun sawit, sehingga
harapan besar dari pertemuan ini, dapat menentukan dan menyepakati
langkah-langkah strategis sebagai panduan para pihak. Selain itu, diharapkan
dari pertemuan ini juga, hasilnya dapat mendukung arah kebijakan, baik
ditingkat Nasional, Provinsi sampai Kabupaten/Kota di Prov. Kalteng,” tandas
Yuas Elko.

Sekda Kab. Pulang Pisau Didampingi Kepala Dinas Pertanian Dan Peternakan Kab. Pulang Pisau


Sementara itu sela-sela acara, Sekretaris Daerah (Sekda)  Kabupaten Pulang Pisau, Tony Harisinta
mengatakan terkait dengan kebun plasma, di Kabupaten Pulang Pisau dimana
perusahaan yang mengajukan plasma, tapi setelah setelah kami teliti atas
perintah Ibu Bupati langsung menunjuk nama-nama yang diajukan plasma itu harus
penduduk asli setempat yang mana ada ditemukan yang diajukan itu bukan asli
penduduk setempat, maka dari itu Bupati langsung turun tangan mencek data
tersebut,” kata Sekda.

Sekda Kab. Pulang Pisau Tony
Harisinta juga mengungkapkan dalam peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau sangat
gencar-gencarnya melakukan peningkatan pendapatan asli daerah dari perkebunan
besar sawit, Karena kami juga didamping oleh BPKP Ada juga BPK dan sebagian dari
itu yaitu menerapkan BPHDB sesuai dengan peraturan, “ungkapnya.

Sekda Kab. Pulang Pisau  menjelaskan kita tahu bahwa BPHDB ini adalah Untuk
PAD daerah yang luar biasa besarnya dan ini untuk modal pembangunan kami di 3 (iga)
tahun terakhir ini,”jelasnya.

Tony Harisinta juga menyebut
wilayah Kabupaten Pulang Pisau yang paling bermasalah adalah wilayah sebangau,
tapi sekarang sudah kondusif karena kami melakukan pendekatan dan sebagainya
melibatkan pemda di situ ada Kejari, ada Pengadilan, sebagainya. Mayoritas
permasalahannya yaitu plasma dan tanah masyarakat, “sebutnya.

Turut hadir pada kegiatan
tersebut yaitu Anggota DPD RI Kalimantan Tengah, Dr. Agustin Teras Narang, SH.,
MH.; Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kalteng, Kepala Dinas Kehutanan Prov.
Kalteng, Sekda Kab. Pulang Pisau, Perwakilan Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Kotawaringin
Timur, Kab. Seruyan dan Kab. Barito Timur, atau yang mewakili; Kepala Dinas
Terkait dari Kab. Pulang Pisau, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Kotawaringin
Timur, Kab. Seruyan dan Kab. Barito Timur, Rektor Universitas Palangka Raya
atau yang mewakili, Apkasindo dari Pulang Pisau, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Kotawaringin
Timur, Kab. Seruyan dan Kab. Barito Timur serta Perwakilan perusahaan perkebunan
kelapa sawit. (Fahri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini