Perjuangkan Keadilan Fiskal, Wagub Kalteng Didampingi Kepala BKAD Hadiri Forum SDA di Balikpapan
GlobalKalteng.com ||BALIKPAPAN || Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo, menghadiri Rapat Koordinasi Gubernur Daerah Penghasil Sumber Daya Alam (SDA) yang digelar di Borneo Ballroom, Hotel Novotel Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (09/07/2025). Dalam kesempatan strategis ini, ia didampingi oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalteng, Syahfiri.
Forum yang dihadiri para kepala daerah dan pejabat tinggi dari provinsi-provinsi penghasil SDA ini menjadi ajang penting untuk menyuarakan aspirasi bersama demi terwujudnya keadilan fiskal, khususnya dalam skema Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan.
“Rapat ini bukan sekadar koordinasi rutin, tapi momentum untuk memperkuat sinergi antardaerah penghasil. Kita ingin mendorong percepatan realisasi Dana Bagi Hasil yang masih tertahan, agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Wagub Edy Pratowo.
Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini, Kalimantan Tengah masih menanti pencairan dana kurang bayar DBH tahun 2023 sebesar Rp625 miliar, serta dana rekonsiliasi dari Kementerian Keuangan senilai lebih dari Rp300 miliar. Jika keseluruhan dana ini terealisasi, potensi dana masuk ke kas daerah bisa menembus angka lebih dari Rp1 triliun.
“Dana ini sangat krusial. Bisa mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan, serta mendongkrak kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah yang terdampak langsung oleh aktivitas eksploitasi sumber daya alam,” jelasnya.
Senada dengan itu, Kepala BKAD Kalteng, Syahfiri, menegaskan bahwa kontribusi Kalimantan Tengah terhadap penerimaan negara sangat besar, khususnya dari sektor kehutanan, perkebunan serta pertambangan. Namun, besaran DBH yang diterima belum sebanding dengan potensi dan peran strategis daerah tersebut.
“Kalimantan Tengah adalah jantung hijau Indonesia yang terus berkomitmen menjaga kelestarian hutan. Tapi sayangnya, distribusi DBH belum mencerminkan prinsip keadilan. Kami berharap pemerintah pusat lebih responsif terhadap tuntutan daerah penghasil SDA,” ujarnya.
Syahfiri menambahkan, keberpihakan fiskal dari pusat sangat penting untuk mendukung keberlanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan ekologis. “Bukan hanya soal anggaran, ini soal masa depan lingkungan dan generasi mendatang,” tutupnya.
Forum ini menjadi pengingat penting bahwa pembangunan berkelanjutan di daerah penghasil sumber daya harus dibarengi dengan pembagian hasil yang adil — demi pemerataan kesejahteraan di seluruh pelosok negeri.
(FS/Redaksi Global Kalteng)
Tinggalkan Balasan