Pemprov Kalteng Genjot Perhutanan Sosial : Upaya Konkret Angkat Derajat 86 Desa Tertinggal
GlobalKalteng.com || PALANGKA RAYA || Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus mengintensifkan langkah strategis dalam menekan angka ketertinggalan desa, khususnya di kawasan sekitar hutan. Melalui Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kehutanan yang dibuka secara resmi di Hotel Aquarius Palangka Raya pada Senin (24/06/2025), Pemprov Kalteng menegaskan komitmennya menjadikan perhutanan sosial sebagai ujung tombak pengentasan kemiskinan desa.
Plt. Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Ampung, secara lugas menyampaikan bahwa saat ini masih terdapat 86 desa tertinggal yang tersebar di wilayah Kalimantan Tengah, mayoritas berada di kawasan penyangga dan sekitar hutan. Menurutnya, perhutanan sosial bukan sekadar program pelengkap, namun merupakan strategi kunci dalam mendorong transformasi ekonomi desa-desa terpencil.
“Kita harapkan Rakornis ini bukan sekadar seremonial, tapi mampu melahirkan kebijakan yang konkret dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat desa,” tegas Leonard dalam sambutannya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan dukungan nyata dari pemerintah kabupaten/kota, hingga ke tingkat desa. Selain itu, dibutuhkan intervensi langsung berupa bantuan, pembinaan, dan akses pasar untuk memastikan keberlanjutan program perhutanan sosial.
“Kita ingin forum ini lebih tajam, lebih menukik pada persoalan riil di lapangan. Ini bukan sekadar regulasi, tapi tentang nasib masyarakat kita,” imbuhnya.
Peta Desa Tertinggal : Mayoritas di Pinggiran Hutan
Leonard mengungkapkan bahwa meski data rinci tengah dikaji, sebagian besar desa tertinggal diketahui berada di kawasan yang berbatasan langsung dengan hutan lindung atau kawasan produksi. Akses terbatas terhadap infrastruktur dasar dan ekonomi berbasis komoditas hutan menjadi tantangan utama yang selama ini belum terjawab secara tuntas.
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng, Agustan Saining, menjelaskan bahwa Rakornis yang berlangsung selama tiga hari ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan arah program perhutanan sosial secara lebih terfokus.
“Kami ingin memastikan bahwa program yang digulirkan benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan masyarakat desa,” kata Agustan.
Menurutnya, strategi baru akan diarahkan pada skema yang lebih inklusif, seperti penguatan kelembagaan kelompok tani hutan, penyediaan bibit unggul, hingga pendampingan pasca-produksi agar hasil hutan lestari memiliki nilai tambah yang signifikan.
Dorong Desa Bangkit dari Pinggiran
Program perhutanan sosial merupakan bagian dari agenda strategis dalam mendukung visi Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran, yakni mewujudkan Kalimantan Tengah yang Berkah, Maju, dan Bermartabat. Melalui pengelolaan hutan berbasis masyarakat, Pemprov berupaya menciptakan keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan penguatan ekonomi rakyat.
Rakornis Kehutanan ini pun menjadi panggung penting untuk memperkuat kolaborasi antarpihak — pemerintah, lembaga adat, masyarakat lokal, dan mitra pembangunan — guna menciptakan keadilan ekologis dan ekonomi di akar rumput.
Dengan semangat gotong royong dan arah kebijakan yang semakin tajam, Pemprov Kalteng optimis perhutanan sosial akan menjadi jembatan percepatan pembangunan, sekaligus jawaban atas tantangan puluhan desa yang selama ini terpinggirkan dari akses kemajuan.
“Kita tidak ingin ada lagi desa yang hanya jadi penonton dari geliat pembangunan. Saatnya desa-desa di pinggir hutan menjadi pelaku utama perubahan,” tutup Leonard penuh keyakinan.
(FS/Redaksi Global Kalteng)
Tinggalkan Balasan