Komisi I DPRD Kalteng Sidak Samsat Sampit, Soroti Fasilitas Minim dan Kepatuhan Wajib Pajak
Sampit, 29 April 2025 — Komisi I DPRD Kalimantan Tengah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Unit Pelayanan Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah (UPT PPD) atau Samsat Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Selasa (29/4). Kunjungan tersebut bertujuan meninjau langsung kualitas layanan administrasi kendaraan bermotor serta mengevaluasi capaian pendapatan daerah dari sektor pajak.
Ketua Komisi I DPRD Kalteng, H. Muhajirin, mengatakan kunjungan ini merupakan bagian dari upaya legislatif untuk memastikan optimalisasi pelayanan dan realisasi target Pajak Daerah 2025. “Kami ingin memastikan layanan berjalan optimal, sekaligus mengidentifikasi hambatan yang ada di lapangan,” ujarnya.
Rombongan Komisi I diterima oleh Kepala Seksi Penetapan dan Penerimaan, Dharmawirawan, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Sofyan.
Dalam tinjauannya, anggota Komisi I, Armada, menilai pelayanan administrasi kendaraan bermotor di Samsat Sampit tergolong baik dan telah sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Namun, ia tetap menyoroti beberapa catatan penting.
“Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan masih rendah, padahal pendapatan dari sektor ini terus mengalami peningkatan dan bahkan sering melampaui target,” ungkap Armada.
Selain soal kepatuhan, Armada menyoroti kondisi fasilitas di Samsat Sampit yang dinilainya masih jauh dari ideal. Di antaranya adalah kekurangan kendaraan operasional, keterbatasan perangkat layanan seperti komputer dan printer, serta ruang tunggu yang dinilai tidak representatif.
Masalah lain yang mencuat adalah kesulitan petugas Samsat dalam menarik Pajak Air Permukaan dari sejumlah perusahaan. Menurut Armada, sejumlah perusahaan menolak dikunjungi petugas untuk verifikasi di lapangan.
“Ini tantangan serius yang butuh campur tangan tegas dari pemerintah daerah,” tegasnya.
Komisi I DPRD Kalteng mendorong sejumlah langkah strategis untuk mengatasi persoalan tersebut, mulai dari razia gabungan dan sosialisasi kepatuhan pajak, hingga peningkatan fasilitas Samsat melalui dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi.
Armada juga menekankan perlunya dukungan dari Bupati Kotawaringin Timur dalam pengadaan dua unit mobil operasional dan penagihan Pajak Air Permukaan.
Tak hanya itu, Bank Kalteng Cabang Sampit juga disebut tengah mencari lokasi strategis baru guna meningkatkan kenyamanan layanan kepada nasabah.
“Kolaborasi antarlembaga, termasuk kejaksaan dan kepolisian, sangat penting. Perusahaan yang tidak patuh harus ditindak tegas agar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kotim bisa tercapai secara maksimal,” pungkas Armada.(JM)
Tinggalkan Balasan