Ketua Komisi I DPRD Kalteng Dukung Kebijakan WFA dan Efisiensi Anggaran Perjalanan Dinas
GlobalKalteng.com || PALANGKA RAYA || Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Muhajirin, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN), serta langkah efisiensi melalui pemangkasan anggaran perjalanan dinas dan alat tulis kantor (ATK).
Menurut legislator dari Fraksi Demokrat ini, kebijakan tersebut merupakan respons adaptif terhadap kemajuan teknologi yang memungkinkan pelaksanaan tugas ASN secara fleksibel, tanpa harus selalu hadir secara fisik di kantor.
“Semua kebijakan pemerintah kepada ASN tentu telah melalui kajian yang matang. Dengan perkembangan teknologi digital, banyak pekerjaan yang dapat diselesaikan dari mana saja,” ujar Muhajirin, Jumat (14/02/2025).
Ia menilai kehadiran di kantor saat ini lebih bersifat koordinatif. Sementara tugas administratif dan teknis bisa dilaksanakan secara daring, selama target kinerja tetap terpenuhi.
“Dalam keseharian pun kita sudah terbiasa dengan pola kerja jarak jauh. Pola ini efektif dan efisien jika dijalankan dengan kedisiplinan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Muhajirin menilai kebijakan pemangkasan anggaran perjalanan dinas dan ATK sebagai langkah strategis dalam efisiensi belanja negara. Ia menyebut, penghematan ini sangat relevan di tengah upaya pemerintah mengalihkan anggaran ke sektor-sektor prioritas pembangunan.
“Ini kebijakan yang tepat. Saya percaya, Presiden Prabowo sudah lama merancang efisiensi ini, dan kini mulai dijalankan melalui Instruksi Presiden,” katanya.
Wakil rakyat dari Dapil V (Kapuas–Pulang Pisau) ini menambahkan, era digital telah mengubah kebutuhan kerja. Banyak dokumen kini dapat diakses secara elektronik tanpa perlu dicetak, sehingga penggunaan ATK bisa ditekan secara signifikan.
“Sekarang cukup dibuka lewat ponsel, tidak perlu lagi mencetak. Penghematan bisa mencapai 70 hingga 80 persen untuk ATK saja. Ini luar biasa,” ungkapnya.
Muhajirin berharap, anggaran hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta sektor lain yang lebih mendesak dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
(FS/Red-Tim)
Tinggalkan Balasan