Kartu Huma Betang Sejahtera Gunakan Teknologi RFID, Gubernur Kalteng Tekankan Asas Keadilan Sosial

GLOBALKALTENG.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sistem penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran dan transparan. Melalui inovasi digital, Kartu Huma Betang Sejahtera kini telah disematkan teknologi Radio Frequency Identification (RFID) atau identifikasi frekuensi radio.

Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, dalam arahannya menegaskan pentingnya pelaksanaan program berlandaskan asas keadilan sosial. Ia meminta seluruh relawan dan petugas di lapangan untuk bekerja secara objektif dan profesional tanpa memandang latar belakang penerima manfaat.

“Saya berharap tidak melihat suku dan agama. Yang penting orang yang berhak menerimanya. Saya yakin kita bisa. Tugas bapak ibu sekalian adalah mensosialisasikan fungsi kartu ini,” tegas Gubernur pada acara sosialisasi, Selasa (18/02/2026).

Sementara Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfosantik) Provinsi Kalimantan Tengah, Rangga Lesmana, menjelaskan bahwa penggunaan teknologi RFID memungkinkan pengawasan dan pengendalian kartu dilakukan secara terintegrasi.

“Dengan teknologi ini, kita bisa mengakses dan memblokir kartu jika yang bersangkutan tidak sesuai atau tidak layak menerima. Jadi teman-teman di lapangan tidak perlu khawatir,” ujar Rangga.

Menurutnya, sistem tersebut dirancang untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan sekaligus memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Integrasi teknologi juga menjadi langkah strategis Pemprov Kalteng dalam mendorong transformasi digital pelayanan publik.

Penegasan tersebut menunjukkan komitmen Pemprov Kalteng untuk menjaga integritas dan inklusivitas dalam setiap kebijakan sosial. Program Kartu Huma Betang Sejahtera diharapkan menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mencerminkan semangat kebersamaan dan persatuan di Bumi Tambun Bungai.

Dengan dukungan teknologi dan pengawasan yang ketat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah optimistis program ini dapat berjalan efektif, transparan, dan berkeadilan, sejalan dengan visi pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

(Red. GK) 2026