Kalteng Genjot PAD Sawit : Target Triliunan, Data Jadi Senjata Utama
GlobalKalteng.com || PALANGKA RAYA || Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) kini bergerak agresif untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Strategi awal dimulai dengan penataan besar-besaran terhadap basis data perkebunan, demi memastikan validitas informasi sebagai landasan kebijakan fiskal daerah.
Kepala Dinas Perkebunan Kalteng, Rizky R. Badjuri, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam membangun sistem data yang komprehensif dan terintegrasi. Langkah ini menjadi kunci awal dalam menggali potensi PAD yang selama ini belum tergarap maksimal.
“Yang jelas, kita mulai dari data dasar. Data dari BPS, Dinas Perkebunan, Dispenda, bahkan perusahaan, akan kita simpulkan dalam satu kolaborasi,” ujar Rizky di Palangka Raya, Senin (16/06/2025).
Langkah awal difokuskan pada sinkronisasi data dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), yang menaungi lebih dari 120 perusahaan besar swasta (PBS) di Kalteng. Setelah itu, proses akan dilanjutkan ke perusahaan-perusahaan yang belum tergabung dalam asosiasi tersebut.
“Setelah data clear dengan GAPKI, kita lanjutkan dengan perusahaan non-anggota. Harapannya, yang belum tergabung bisa ikut serta agar sinkronisasi ini menyeluruh,” imbuhnya.
Validasi data tak berhenti pada perusahaan. Pemerintah provinsi juga akan menggandeng kabupaten/kota untuk melakukan verifikasi ulang, khususnya menyangkut aspek-aspek vital seperti program plasma, CSR, legalitas perpajakan, dan sumber daya produksi.
“Kami fokus pada data plasma, CSR, alat berat berpelat KH, penggunaan air permukaan, tenaga kerja, dan NPWP. Semua akan dikonsolidasikan dan diserahkan ke BPS sebagai satu pintu,” tegas Rizky.
Potensi PAD yang bisa dikumpulkan dari sektor ini disebut sangat besar. Berdasarkan kalkulasi kasar Gubernur Kalteng, H. Sugianto Sabran, potensi penerimaan bahkan bisa mencapai Rp3 triliun jika seluruh data dan kewajiban perusahaan dikelola secara optimal.
“Kita ambil separuhnya saja, itu sudah luar biasa. Tapi semua harus dimulai dari data yang akurat dan transparan,” ujarnya optimistis.
Meski begitu, Rizky mengakui adanya tantangan berat. Salah satunya adalah penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit, yang dinilai tidak sebanding dengan kontribusi riil sektor ini terhadap perekonomian daerah.
“PAD kita turun, DBH juga menurun. Padahal logikanya harusnya meningkat. Ini harus menjadi bahan evaluasi nasional, karena DBH adalah kewenangan pusat,” keluhnya.
Untuk itu, Pemprov Kalteng menaruh harapan besar kepada GAPKI dalam mensosialisasikan langkah-langkah strategis ini kepada anggotanya, sekaligus mendorong peran aktif pelaku usaha dalam mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan.
“Kita ingin GAPKI bisa bantu menyampaikan arahan dari Pak Gubernur. Ini bukan hanya kepentingan daerah, tapi juga masa depan industri sawit yang sehat dan transparan,” pungkas Rizky.
Dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis data, Kalteng bersiap memasuki babak baru dalam pengelolaan sektor perkebunan. Langkah ini diharapkan menjadi contoh reformasi fiskal berbasis potensi daerah yang konkrit dan terukur.
(FS/Red-Global Kalteng)