Kadis Sosial Kalteng, Eddy Karusman Hadiri Rakor TEPRA Kalteng Triwulan II 2025 : Dorong Akselerasi Anggaran dan Perkuat PAD, Pemprov Tegaskan Kualitas Belanja Publik Harus Berdampak Nyata
GlobalKalteng.com || Palangka Raya || Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) kembali menegaskan komitmennya terhadap percepatan pembangunan dan penguatan kemandirian fiskal daerah melalui gelaran Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Triwulan II Tahun 2025, yang digelar di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (28/07/2025).
Rakor TEPRA yang dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo—mewakili Gubernur H. Agustiar Sabran—menjadi panggung strategis untuk menyampaikan pesan tegas: percepatan realisasi anggaran dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah prioritas utama tahun ini.
Dalam sambutan tertulis Gubernur yang dibacakan Wakil Gubernur, ditegaskan bahwa Rakor TEPRA bukan sekadar forum evaluatif, melainkan titik tolak penting untuk memperbaiki tata kelola anggaran secara menyeluruh. Gubernur menyebut forum ini sebagai wadah untuk menyusun langkah konkret dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai harapan masyarakat.
“Ini bukan ajang mencari kesalahan, tetapi ruang bersama untuk membangun solusi dan mempercepat pelaksanaan anggaran agar program pembangunan berdampak langsung ke masyarakat,” tegas Wakil Gubernur.
Fase Awal Kepemimpinan, Semua Harus Bergerak Cepat
Wagub Edy Pratowo juga mengingatkan bahwa 2025 merupakan fase awal dari implementasi visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pilkada terakhir. Oleh karenanya, seluruh perangkat daerah (OPD) diminta meningkatkan keseriusan dan ketepatan dalam mengelola keuangan daerah.
“Jangan hanya mengejar angka realisasi, tetapi fokuslah pada kualitas belanja dan dampaknya. Semua OPD harus bekerja lebih cepat dan akurat demi rakyat,” imbuhnya.
Ia menekankan pentingnya belanja daerah yang berbasis kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar seremonial atau kegiatan formalitas semata.
Kritik Keras Soal Pajak Kendaraan Dinas Menunggak
Salah satu sorotan tajam disampaikan Wakil Gubernur terkait masih adanya kendaraan dinas berpelat merah yang menunggak pajak, bahkan ditemukan di sejumlah kabupaten/kota. Fenomena ini dinilai sebagai ironi yang memalukan bagi wajah pemerintahan daerah.
“Pemerintah seharusnya menjadi teladan dalam kepatuhan pajak, bukan justru bagian dari masalah. Kita akan bentuk Tim Terpadu langsung di bawah Gubernur untuk menertibkan ini,” ujarnya.
Langkah tersebut akan difokuskan pada optimalisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, pajak alat berat, hingga pajak air permukaan.
Dorongan terhadap Program Strategis Daerah
Dalam forum itu, Wakil Gubernur juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antarpemerintah kabupaten/kota untuk menyukseskan program-program prioritas Pemprov, seperti program cetak sawah untuk ketahanan pangan, pengembangan koperasi Merah Putih, dan penguatan UMKM berbasis potensi lokal.
“Jangan sampai kegiatan kita hanya bersifat simbolik. Semua harus berbasis data dan menyentuh langsung masyarakat,” tegasnya.
Harapan untuk Kalimantan Tengah yang Berkah dan Sejahtera
Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalteng, Eddy Karusman, turut hadir dalam forum ini bersama para kepala OPD, Wali Kota dan Bupati se-Kalteng, serta unsur TEPRA dari kabupaten/kota. Keikutsertaan para pemangku kepentingan ini diharapkan menjadi pemicu penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor.
Rakor TEPRA Triwulan II Tahun 2025 ini menegaskan arah baru tata kelola anggaran Pemprov Kalteng yang menuntut kecepatan, ketepatan, dan integritas. Dengan pengawasan ketat, semangat kolaboratif, dan fokus pada kualitas, Kalimantan Tengah menatap masa depan sebagai provinsi yang berkah, maju, dan sejahtera.
(FS/Redaksi Global Kalteng)
Tinggalkan Balasan