Dukung Asta Cita Presiden, IPJI Kalteng Dorong Ormas Lebih Proaktif dan Konstruktif

Palangka Raya — Di tengah menguatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas pembangunan, peran organisasi kemasyarakatan (ormas) kembali ditegaskan sebagai mitra strategis pemerintah. Kamis (12/2/2026), DPW Ikatan Penulis dan Jurnalistik Indonesia (IPJI) Kalimantan Tengah mengikuti kegiatan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Berstatus Terdaftar dalam Mendukung Asta Cita dan Program Direktif Presiden.

Kegiatan tersebut menjadi ruang konsolidasi bagi ormas untuk memperkuat peran dan fungsinya dalam mendukung arah kebijakan nasional. Ormas tidak lagi diposisikan sebatas entitas administratif, melainkan didorong menjadi kekuatan sosial yang aktif, kritis, dan konstruktif dalam mengawal pelaksanaan program pembangunan, khususnya yang sejalan dengan Asta Cita Presiden.

Dalam forum itu, pembahasan menitikberatkan pada penguatan fungsi ormas sebagai mitra pemerintah. Kemitraan yang dimaksud bukan hubungan pasif, tetapi relasi partisipatif yang menempatkan ormas sebagai jembatan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan negara. Di tingkat daerah, peran tersebut dinilai semakin penting karena dinamika pembangunan bersentuhan langsung dengan kebutuhan dan kepentingan publik.

Ketua IPJI Kalteng, Pickrol Hidayad, menilai pembinaan tersebut sebagai langkah strategis dalam memperjelas posisi dan tanggung jawab ormas, terutama dalam aspek pengawasan pembangunan.

“Kegiatan ini sangat baik karena memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada kami mengenai fungsi dan tugas ormas sebagai mitra pemerintah, khususnya dalam hal pengawasan pembangunan di Indonesia, terlebih di daerah,” ujarnya.

Ia menegaskan, pengawasan yang dilakukan ormas bukan bertujuan mencari kesalahan, melainkan memastikan proses pembangunan berjalan sesuai regulasi, tepat sasaran, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Dalam konteks itu, IPJI sebagai organisasi profesi di bidang pers memiliki tanggung jawab moral menjaga ruang publik tetap sehat, kritis, dan informatif.

Pickrol berharap pembinaan serupa tidak berhenti pada tataran seremonial, tetapi dilaksanakan secara berkelanjutan dan aplikatif. Menurutnya, penguatan kapasitas menjadi kunci agar ormas mampu menjalankan perannya secara profesional dan proporsional.

“Kami berharap kegiatan ini menjadi pembelajaran bagi ormas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga ke depan mampu berkontribusi secara nyata dalam mendukung program pemerintah yang berpihak pada kepentingan rakyat,” tambahnya.

Di tengah berbagai tantangan pembangunan, sinergi antara pemerintah dan ormas menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas sosial sekaligus memastikan kebijakan berjalan efektif. Pembinaan ini menegaskan bahwa partisipasi publik bukan sekadar slogan, melainkan bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berorientasi pada kepentingan bersama.

(Red. GK) 2026