DPRD Kalteng Desak Pemda Perkuat Pengawasan Program Cetak Sawah
GlobalKalteng.com || PALANGKA RAYA || Program cetak sawah yang tengah digencarkan pemerintah pusat di Kalimantan Tengah (Kalteng) mendapat sorotan serius dari DPRD setempat. Anggota DPRD Kalteng, Sengkon, meminta pemerintah daerah mengoptimalkan peran pengawasan dan pendampingan agar program tersebut berjalan sesuai harapan.
“Ini adalah program nasional, tentu menjadi tanggung jawab kita di daerah untuk memberikan dukungan penuh agar implementasinya berhasil dan tepat sasaran,” tegas Sengkon saat ditemui, Jumat (14/02/2025).
Ketua DPW Partai Perindo Kalteng juga menekankan, keberhasilan program cetak sawah tidak hanya bergantung pada lahan yang tersedia, tetapi juga pada kesiapan anggaran serta keterlibatan semua unsur pendukung, mulai dari tenaga penyuluh hingga petani.
Ia menilai bahwa tanpa alokasi anggaran yang memadai, pelaksanaan program dapat terhambat di berbagai lini, mulai dari proses pembukaan lahan hingga penyediaan sarana produksi pertanian. “Jika kebutuhan dasar di lapangan tidak dipenuhi, maka kita tidak bisa berharap hasil yang maksimal,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sengkon mengingatkan pentingnya keberadaan dan kapasitas penyuluh pertanian sebagai ujung tombak pelaksanaan program. Ia menyoroti bahwa kurangnya pendampingan teknis dapat mengancam keberhasilan program yang digadang-gadang untuk memperkuat ketahanan pangan nasional ini.
“Penyuluh adalah mitra strategis petani. Tanpa mereka, sulit bagi petani untuk memahami dan mengaplikasikan teknik pertanian modern secara efektif,” ungkapnya.
Tak hanya aspek teknis, Sengkon juga menyoroti dimensi sosial dari program tersebut. Ia menekankan perlunya pendekatan humanis dalam proses pembukaan lahan dan distribusi manfaat, agar tidak menimbulkan konflik horizontal di masyarakat.
“Stabilitas sosial harus tetap dijaga. Petani butuh kepastian, bimbingan, dan rasa aman agar mereka bisa fokus mendukung program ini,” imbuhnya.
Sebagai penutup, Sengkon mendorong Pemda Kalteng untuk tidak sekadar menjalankan program sebagai formalitas, tetapi benar-benar hadir dalam memastikan setiap tahapan pelaksanaannya berjalan efektif dan berpihak pada petani.
“Tanpa keterlibatan aktif pemerintah daerah, risiko kegagalan program ini sangat tinggi. Kita tidak boleh main-main jika ingin ketahanan pangan benar-benar terwujud,” tandasnya.
(FS/Red-Tim)
Tinggalkan Balasan