BPBPK Prov. Kalteng Gelar Rakor Sinergisitas Rencana Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Karhutla Tahun 2025.

Foto Bersama

GlobalKalteng.com, PALANGKA RAYA – Dalam upaya memperkuat koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah, Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi Sinergisitas Rencana Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Karhutla Tahun 2025. Rakor berlangsung Hotel Aquarius Kota Palangka Raya, Selasa (20/08/2024).

Alpius Patanan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, dalam laporannya menyampaikan bahwa rapat ini bertujuan untuk mensinergikan rencana kegiatan pengendalian karhutla yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Ia menjelaskan bahwa pertemuan ini diikuti oleh 12 perwakilan BPBD Kabupaten/Kota Se-Kalteng yang telah hadir, dengan beberapa daerah masih dalam perjalanan.

Kami ingin memastikan bahwa perencanaan pengendalian dan pengaturan karhutla yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 semakin baik dan tepat sasaran. Persiapan mulai dilakukan dari sekarang agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan efektif di lapangan,” kata Alpius.

Sementara itu, Ahmad Toyib Kepala Pelaksana BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah, menyampaikan ucapan syukur atas kelancaran perayaan HUT RI Ke-79 yang bebas dari kabut asap, meskipun musim kemarau masih berlangsung. Ia menyebutkan bahwa beberapa wilayah di Prov. Kalteng sempat mengalami karhutla, namun berkat kerja sama semua pihak, pemadaman dapat dilakukan dengan cepat dan efektif.

Ahmad Toyib Kepala Pelaksana BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah

Ahmad Toyib juga mengingatkan bahwa berdasarkan prakiraan cuaca dari BMKG, curah hujan pada bulan Agustus hingga September 2024 diprediksi rendah hingga menengah, sehingga kewaspadaan terhadap karhutla harus tetap dijaga.

“Kita harus terus belajar dari pengalaman setiap tahun. Pada tahun 2023, upaya pengendalian karhutla dimulai lebih awal menjelang musim kemarau, sehingga persiapan SDM, anggaran, dan sarpras bisa dilakukan lebih baik,” jelasnya.

Kemudian Ahmad Toyib menegaskan bahwa BPBD Kabupaten/Kota Se-Kalteng harus mengoptimalkan peran mereka sebagai koordinator dalam penanggulangan karhutla sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020. Setiap BPBD Kabupaten/Kota diminta membawa dokumen Rencana Kerja, Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Proposal Permohonan Dukungan Penanggulangan Karhutla ke rapat ini sebagai bagian dari persiapan tahun 2025.

Rapat ini juga menjadi ajang apresiasi bagi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah atas kerjasama yang baik dalam penggunaan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) untuk mendukung BPBD.

Ahmad Toyib menekankan pentingnya kinerja yang baik untuk menjaga kepercayaan ini, demi mewujudkan Kalteng Bebas Kabut Asap. 

Rakor ini dihadiri oleh Dinas Kehutanan Prov. Kalteng, Perwakilan BPBD dari seluruh Kabupaten/Kota Se-Kalteng dan Stakeholder terkait. (FS/Red)