Anggota DPRD Kota Palangka Raya Dorong Optimalisasi PAD di Tengah Pemotongan Dana TKD

Palangka Raya — Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, menyoroti dampak pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) yang terjadi secara nasional.

Ia menjelaskan bahwa sebagian besar anggaran kini tidak langsung disalurkan melalui pemerintah daerah, melainkan melalui komponen tertentu seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialokasikan langsung ke penerima manfaat di masyarakat.

“Pemotongan dana transfer memang terjadi hampir di seluruh Indonesia. Namun sebagian dana itu kini dialihkan ke skema seperti MBG, yang di Palangka Raya misalnya, bisa mencakup sekitar seratus ribu siswa penerima manfaat,” ujar Hatir, Jumat (17/10/2025).

Ia menegaskan, kondisi tersebut menjadi momentum bagi Pemerintah Kota dan DPRD untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya ini penting agar pembangunan di Kota Palangka Raya tidak sepenuhnya bergantung pada dana transfer pusat.

“Pemerintah daerah harus benar-benar menggali potensi PAD. Ini saatnya memaksimalkan pajak dan retribusi agar pembangunan tetap berjalan meski transfer pusat berkurang,” tuturnya.

Hatir juga menilai, kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), perlu terus ditingkatkan melalui sosialisasi yang masif.

“Banyak masyarakat yang belum tahu bagaimana dan di mana harus membayar pajak. Jadi sosialisasi dari pemerintah kota sangat penting agar penerimaan daerah bisa meningkat,” tambahnya.

Ia pun mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tetap bersemangat menjalankan tugas, memaksimalkan potensi yang ada, dan menjaga kinerja meski terjadi penyesuaian anggaran tahun ini.
(Redaksi)