INSPEKTUR DAERAH PROV. KALTENG GELAR ENTRY MEETING (EVALUASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMPROV. KALTENG TAHUN 2023)

GlobalKalteng.com,
Palangka Raya – Inspektur Daerah Prov. Kalteng membuka kegiatan Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan
Pengangggaran Pemerintah Prov. Kalteng Tahun 2023 sektor Pengentasan
Kemiskinan, Penanganan Stunting dan Pemberdayaan UMKM, yang bertempat di Aula
Inspektorat Prov. Kalteng, Selasa (12/09/2023).

Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan
perencanaan dan penganggaran tahun 2023, serta membantu instansi pemerintah
dalam menyusun perencanaan dan penganggaran secara efektif dan efisien pada
tahun berikutnya.

Inspektur Daerah Prov. Kalteng Saring mengatakan
salah satu proses pengawasan intern yang dilakukan oleh aparat pengawas
internal maupun eksternal pemerintah adalah melaksanakan evaluasi terhadap
suatu kegiatan, yang bertujuan untuk membandingkan hasil dari suatu kegiatan
dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan
faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan
dalam mencapai tujuan.

“Kegiatan entry meeting yang dilaksanakan pada hari
ini merupakan salah satu agenda pengawasan intern yang dilakukan oleh aparat
pengawas eksternal pemerintah, dalam hal ini BPKP Perwakilan Provinsi
Kalimantan Tengah, dengan fokus/substansi evaluasi terkait perencanaan dan
penganggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 pada sektor
pengentasan kemiskinan, penanganan stunting dan pemberdayaan UMKM,” katanya.

Selanjutnya, Saring juga mengimbau kepada perangkat
daerah terkait agar dapat memberikan informasi dan data dukung yang diperlukan
oleh tim evaluasi dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga
proses evaluasi ini nantinya dapat berjalan lancar, efektif dan dapat
memberikan manfaat perbaikan bagi semua.

Dari Kepala
BPKP Perwakilan Prov. Kalteng Bambang Ari Setiono menjelaskan
bahwa latar belakang evaluasi yang akan dilakukan oleh Tim BPKP dan perencanaan
berbasis kinerja serta merinci ruang lingkup evaluasi perencanaan dan
penganggaran (evran) di Pemprov Kalteng ini sesuai arahan Presiden Republik
Indonesia, yaitu agar BPKP memastikan setiap Rupiah yang di belanjakan dari
APBN dan APBD dirancang secara konkret dan produktif.

“Pada kondisi saat ini, dana semakin sedikit tapi kebutuhan
masyarakat semakin kompleks, sehingga menuntut perencanaan yang berkualitas dan
berbasis kinerja. Antara lain, mencakup sasaran dan tujuan serta indikator
keberhasilan yang jelas, dengan merumuskan program dan menetapkan anggaran yang
berorientasi pada hasil sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.

Kemudian dari Koordinator Pengawas
APD BPKP Perwakilan Prov. Kalteng Dwito Santoso menggambarkan
secara teknis terkait evaluasi perencanaan dan penganggaran Pemerintah Prov.
Kalteng Tahun 2023, diantaranya Tujuan evaluasi, Fokus evaluasi, Pohon faktor,
Format Asersi Pemerintah Daerah, Timeline evaluasi, dan
Daftar Permintaan Dokumen yang akan dievaluasi.

Hadir pada kegiatan tersebut
antara lain Inspektur Pembantu I Eko Sulistiono,
Inspektur Pembantu Khusus Cahkung, Sekretaris
Inspekorat Alfon Zaini Hafidz, Kepala Sub Bagian
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Catur Anggoro Aji, serta sejumlah
Kepala Perangkat Daerah terkait ruang lingkup Pemprov. Kalteng. (Fahri)