Satu-Satunya Wakil Kalteng, Palangka Raya Jalani Penilaian Ketat Calon Kota Percontohan Antikorupsi
GlobalKalteng.com || PALANGKA RAYA – Komitmen membangun pemerintahan yang bersih tidak cukup hanya disampaikan melalui program dan kebijakan. Konsistensi pelaksanaan, kekuatan sistem pengawasan, serta bukti nyata di lapangan menjadi aspek penting yang kini diuji terhadap Pemerintah Kota Palangka Raya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Hal tersebut terlihat dalam tahapan Penilaian Calon Percontohan Kabupaten/Kota Ber-AKSI Tahun Anggaran 2026, ketika Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, memaparkan secara langsung berbagai upaya dan capaian pemerintah daerah di hadapan Tim Penilai KPK, Selasa (17/11/2026).
Dalam forum yang berlangsung di Aula Hapakat Jaya, Kantor Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya tersebut, Fairid menguraikan pemenuhan sejumlah indikator tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
Namun, penilaian tidak berhenti pada penyampaian materi presentasi. Tim KPK turut melakukan pendalaman melalui sesi tanya jawab untuk mengonfirmasi kesesuaian dokumen, kebijakan, serta implementasi program yang telah dijalankan oleh perangkat daerah.
Tahapan ini menjadi bagian penting untuk mengukur sejauh mana prinsip transparansi, akuntabilitas, integritas, dan pencegahan korupsi benar-benar diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Posisi Palangka Raya dalam proses penilaian tersebut juga memiliki arti strategis bagi Kalimantan Tengah. Pasalnya, Kota Palangka Raya tercatat sebagai satu-satunya kabupaten/kota di provinsi ini yang berhasil masuk dalam jajaran kandidat percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi tingkat nasional tahun 2026.
Kesempatan tersebut sekaligus menjadi momentum bagi Pemko Palangka Raya untuk menunjukkan bahwa pembangunan tata kelola pemerintahan yang berintegritas harus diwujudkan melalui sistem kerja yang terukur, bukan sebatas komitmen formal.
Penilaian yang berlangsung selama dua hari, 17–18 November 2026, turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta jajaran perangkat daerah terkait.
Hasil penilaian KPK nantinya menjadi bagian penting dalam menentukan kelayakan Palangka Raya sebagai daerah percontohan antikorupsi. Lebih dari sekadar mengejar predikat, tantangan sesungguhnya adalah memastikan budaya pemerintahan yang bersih dapat dijalankan secara konsisten dan memberikan kepercayaan lebih besar kepada masyarakat.
(FS/Red.GK)

Tinggalkan Balasan