KPK Beri Kategori Istimewa, Palangka Raya Jadi Rujukan Kota Antikorupsi 2026
GlobalKalteng.com || PALANGKA RAYA – Komitmen membangun pemerintahan yang berintegritas mengantarkan Kota Palangka Raya meraih pengakuan istimewa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Dengan perolehan skor 92,9, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah tersebut resmi ditetapkan sebagai Kota Percontohan Kabupaten/Kota Ber-AKSI Tahun 2026.
Capaian tersebut menjadi salah satu indikator penting atas upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Penilaian berlangsung di Aula Hapakat Jaya, Kantor Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Rabu (18/11/2026), dengan hasil yang menempatkan Palangka Raya dalam kategori Istimewa.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menyambut positif hasil penilaian tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa capaian tinggi bukan alasan bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk mengendurkan komitmen dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih.
Menurut Fairid, penilaian KPK harus dimaknai lebih luas daripada sekadar pencapaian angka maupun predikat. Evaluasi tersebut menjadi ruang untuk mengidentifikasi kelemahan, memperbaiki sistem, sekaligus memastikan upaya pencegahan korupsi berjalan secara konsisten.
“Komitmen antikorupsi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Jangan sampai upaya pencegahan korupsi hanya menjadi slogan, melainkan tercermin dalam kebijakan, keputusan, penggunaan anggaran, dan pelayanan masyarakat,” tegas Fairid.
Ia menekankan, integritas pemerintahan harus dimulai dari setiap proses pengambilan keputusan. Pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan program pembangunan hingga pelayanan publik harus dijalankan dengan prinsip keterbukaan dan tanggung jawab.
Untuk memperkuat hal tersebut, Pemkot Palangka Raya terus mendorong sejumlah langkah strategis, mulai dari peningkatan integritas aparatur sipil negara (ASN), transparansi pengelolaan aset daerah, penguatan kanal pengaduan masyarakat, hingga pembenahan sistem pengadaan barang dan jasa.
Tidak kalah penting, tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan juga menjadi perhatian agar setiap rekomendasi perbaikan benar-benar dilaksanakan dan memberikan dampak terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Fairid juga mengajak masyarakat untuk mengambil bagian dalam membangun ekosistem antikorupsi. Menurutnya, pengawasan publik dan kesadaran bersama merupakan elemen penting untuk memastikan pemerintahan berjalan sesuai aturan.
Predikat Kota Percontohan Ber-AKSI 2026 dengan kategori Istimewa, lanjutnya, harus menjadi motivasi untuk memperkuat standar integritas, bukan sekadar kebanggaan atas hasil penilaian.
Dengan capaian skor 92,9 tersebut, Palangka Raya diharapkan mampu menjaga konsistensi reformasi tata kelola pemerintahan serta menjadikan nilai-nilai antikorupsi sebagai budaya kerja yang melekat di seluruh perangkat daerah.
Sebab, keberhasilan membangun pemerintahan bersih bukan hanya diukur dari tingginya nilai evaluasi, tetapi dari sejauh mana masyarakat merasakan pelayanan yang jujur, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
GlobalKalteng.com || Palangka Raya

Tinggalkan Balasan