Gubernur Kalteng Salurkan 234 Paket Bantuan, Koster Gereja dan Guru Honorer Jadi Perhatian

GlobalKalteng.com || PALANGKA RAYA

Di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih membayangi Kalimantan Tengah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng memperluas jangkauan kepedulian sosial kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Sebanyak 234 paket bantuan pangan disalurkan kepada koster gereja dan guru honorer dalam kegiatan di Halaman Gereja Sion, Kota Palangka Raya, Sabtu (17/10/2026).

Bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya Gubernur Kalimantan Tengah untuk meringankan beban masyarakat di tengah situasi karhutla yang masih berlangsung. Dampak bencana tidak hanya menuntut penanganan di lapangan, tetapi juga perhatian terhadap kebutuhan dasar dan kesehatan masyarakat.

Dari total bantuan yang diserahkan, sebanyak 105 paket dialokasikan bagi koster gereja, sedangkan 129 paket lainnya diberikan kepada guru honorer. Setiap bantuan mencakup paket sembako, masker, dan vitamin untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan sekaligus mendukung perlindungan kesehatan penerima.

Penyaluran ini menempatkan koster gereja dan guru honorer sebagai kelompok yang turut mendapat perhatian pemerintah di tengah kondisi lingkungan yang belum sepenuhnya pulih akibat karhutla. Selain bantuan material, langkah tersebut juga mencerminkan pentingnya kehadiran pemerintah dalam menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Linae Victoria Aden turut mendampingi Gubernur dalam kegiatan tersebut, bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Melalui penyaluran bantuan ini, Pemprov Kalteng berupaya menjaga agar respons terhadap karhutla tidak semata-mata berfokus pada pemadaman api, tetapi juga menyentuh kebutuhan warga yang memerlukan dukungan pangan dan perlindungan kesehatan.

Di tengah tantangan karhutla yang masih berlangsung, kesinambungan bantuan sosial dan koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh perhatian dan dukungan pemerintah.

(FS/Red.GK) 2026