Lantik 234 Pejabat Pemprov Kalteng, Agustiar Sabran Tekankan Kinerja Terukur dan Pelayanan yang Dirasakan Masyarakat

GlobalKalteng.com || Palangka Raya

Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran menegaskan bahwa jabatan birokrasi harus dibuktikan melalui kinerja nyata, bukan sekadar kedudukan struktural. Pesan tersebut disampaikan saat melantik dan mengambil sumpah/janji 234 pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalteng, Senin (12/10/2026).

Pelantikan yang berlangsung di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, itu menjadi momentum bagi jajaran birokrasi untuk memperkuat tanggung jawab, meningkatkan efektivitas kerja, serta memastikan pelayanan pemerintah semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebanyak 234 pejabat yang dilantik terdiri atas 111 pejabat administrator dan 123 pejabat pengawas. Pengangkatan tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 100.3.3.1/268/2026 tentang Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam arahannya, Agustiar menekankan bahwa keberhasilan seorang pejabat tidak cukup diukur dari jabatan yang diemban. Hal yang lebih penting ialah kontribusi dalam menyelesaikan persoalan, menghasilkan perubahan, dan menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Keberhasilan seorang pejabat tidak diukur dari tingginya jabatan, tetapi dari kontribusi, kemampuan menyelesaikan persoalan, dan hasil kerja yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Agustiar.

Menurutnya, masyarakat menilai pemerintah melalui hal-hal konkret, mulai dari kualitas pelayanan, kecepatan penyelesaian urusan administrasi, pemerataan pembangunan, hingga kesigapan aparatur ketika masyarakat membutuhkan kehadiran negara.

Karena itu, ia meminta para pejabat yang baru dilantik tidak terjebak dalam pola kerja rutin tanpa terobosan. Setiap perangkat daerah dituntut bekerja lebih cepat, menetapkan target yang jelas, serta merespons persoalan secara tepat dan terukur.

Program Kerja Harus Punya Target dan Dampak

Agustiar juga mengingatkan agar visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur menjadi pedoman dalam menyusun serta menjalankan program pembangunan. Setiap kegiatan perangkat daerah harus memiliki sasaran yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur, dan tahapan pelaksanaan yang realistis.

Dengan perencanaan yang terarah, pencapaian program dapat dievaluasi secara objektif. Evaluasi tersebut sekaligus menjadi instrumen untuk mengidentifikasi hambatan, memperbaiki kekurangan, dan memastikan anggaran maupun sumber daya pemerintah digunakan secara efektif.

Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Gubernur menekankan pentingnya prinsip efisiensi, transparansi, dan ketepatan sasaran. Penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa setiap rupiah anggaran daerah harus dikelola secara cermat, sehingga pelaksanaan program tidak berhenti pada penyerapan anggaran, tetapi juga menghasilkan capaian yang relevan dengan kebutuhan publik.

Kolaborasi OPD Jadi Kunci Pembangunan

Selain memperkuat kinerja masing-masing perangkat daerah, Agustiar mendorong peningkatan koordinasi dan kolaborasi ant organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, berbagai persoalan pembangunan tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan kerja bersama yang terarah.

Sinergi lintas sektor diperlukan untuk menjawab tantangan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pengembangan ekonomi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Tengah.

Ia juga meminta evaluasi kinerja menjadi bagian dari budaya kerja aparatur sipil negara (ASN). Melalui evaluasi berkelanjutan, setiap perangkat daerah diharapkan mampu mengukur hasil kerja, mengenali kendala, dan melakukan perbaikan secara konsisten.

Penekanan tersebut menempatkan kualitas pelayanan publik dan hasil pembangunan sebagai tolok ukur penting bagi pelaksanaan tugas birokrasi. Para pejabat yang baru dilantik diharapkan mampu menerjemahkan tanggung jawab jabatan menjadi kinerja yang efektif, terukur, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo, Sekretaris Daerah Kalteng Linae Victoria Aden, para asisten dan staf ahli gubernur, serta kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

(FS/Red.GK) 2026