APBD Kalteng 2027 Defisit Rp350 Miliar, Pemprov Tekankan Belanja Harus Tepat Sasaran
GlobalKalteng.com | PALANGKA RAYA
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mulai mengarahkan postur anggaran 2027 pada satu pesan utama : belanja daerah harus lebih selektif, efektif, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Hal itu tergambar dalam Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2027 yang disampaikan Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Senin (14/9/2026).
Dalam pidato Gubernur Kalteng yang dibacakannya, Wakil Gubermur, H. Edy Pratowo menyampaikan bahwa rancangan APBD 2027 memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp5,386 triliun lebih, sementara belanja daerah mencapai Rp5,736 triliun lebih.
Selisih antara pendapatan dan belanja tersebut menghasilkan defisit sekitar Rp350 miliar lebih. Defisit itu direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dengan nilai yang sama.
Angka tersebut sekaligus menunjukkan bahwa ruang fiskal daerah pada 2027 harus dikelola secara hati-hati. Karena itu, Pemprov Kalteng menempatkan rasionalisasi belanja sebagai salah satu instrumen untuk memastikan anggaran tidak sekadar terserap, tetapi menghasilkan keluaran yang terukur.
“Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 ini disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sebagai dasar penentuan perencanaan belanja sesuai prioritas, pengelolaan belanja secara efektif dan efisien, serta fokus terhadap pencapaian target pelayanan publik,” ujar Edy.
Menurutnya, belanja yang belum menjadi prioritas akan dirasionalisasi guna meningkatkan kualitas keluaran belanja daerah. Pada saat yang sama, pemerintah tetap mengalokasikan anggaran untuk memenuhi belanja wajib serta menjalankan program prioritas yang sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Belanja Rp5,7 Triliun Harus Berdampak
Edy menegaskan, penyusunan Rancangan APBD 2027 telah mengacu pada pokok-pokok kebijakan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) 2027 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2027.
Secara keseluruhan, struktur rancangan APBD terdiri atas pendapatan Rp5,386 triliun lebih dan belanja Rp5,736 triliun lebih. Defisit Rp350 miliar lebih akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan Rp350 miliar lebih.
Sementara itu, pengeluaran pembiayaan diproyeksikan nihil sehingga pembiayaan netto berada pada kisaran Rp350 miliar lebih.
Rincian penggunaan anggaran tersebut dituangkan dalam Nota Keuangan dan Lampiran Raperda APBD Kalteng 2027, termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
Dokumen tersebut menjadi salah satu gambaran arah penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, terutama dalam memenuhi belanja wajib serta menjalankan program-program yang ditetapkan sebagai prioritas daerah.
Dengan postur belanja yang lebih besar daripada pendapatan, tantangan pemerintah daerah bukan hanya menjaga keseimbangan pembiayaan, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran memiliki manfaat yang jelas.
Wagub berharap pembahasan Nota Keuangan dan Raperda APBD 2027 bersama DPRD Kalteng dilakukan secara cermat, terbuka, dan sesuai mekanisme yang berlaku sehingga menghasilkan kebijakan fiskal yang mampu menopang pembangunan sekaligus memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Selanjutnya, kami berharap Sidang Dewan yang terhormat dapat melakukan pengkajian dan pembahasan lebih lanjut sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong dan dirangkaikan dengan penyerahan naskah Raperda tentang APBD Kalteng Tahun Anggaran 2027 dari Wakil Gubernur kepada pimpinan DPRD Kalteng.
Rapat turut dihadiri unsur Forkopimda, Wakil-Wakil Ketua DPRD Kalteng beserta anggota, para Staf Ahli Gubernur, serta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalteng.
(FS/Red.GK) 2026