Tak Sekadar di Balik Meja, Kadis PUPR Kalteng Turun Langsung Padamkan Karhutla

GlobalKalteng.com | PALANGKA RAYA

Di tengah kepungan asap dan lahan yang telah berubah menjadi hamparan hitam terbakar, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Tengah, Prof. Dr. Ir. Juni Gultom, ST., MTP, turun langsung ke lapangan dan ikut berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Aksi tersebut berlangsung pada Senin (31/8/2026). Juni Gultom terlihat berada di lokasi kebakaran bersama personel pemadam, membantu mengarahkan dan menyemprotkan air ke area yang masih menyimpan bara serta berpotensi kembali terbakar.

Dengan selang pemadam di tangan, Juni tidak sekadar menyaksikan proses penanganan dari kejauhan. Ia ikut masuk ke kawasan yang telah terbakar dan berasap, berupaya memastikan titik-titik api dapat dikendalikan.

Ketika Karhutla Tak Bisa Ditangani dari Ruang Ber-AC

Kehadiran Kepala Dinas PUPR Kalteng di tengah operasi pemadaman memberikan pesan yang jauh lebih besar dari sekadar dokumentasi kegiatan.

Karhutla bukan hanya persoalan kehutanan. Ketika api meluas, dampaknya merembet ke berbagai sektor—mulai dari kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, transportasi, hingga kualitas lingkungan dan pembangunan daerah.

Karena itu, penanganannya membutuhkan gerak bersama, lintas sektor, dan keberanian untuk turun langsung ke lapangan.

Juni Gultom memilih berada di garis depan persoalan tersebut.

Di bawah kondisi panas, asap dan medan yang sulit, ia bersama tim berupaya memutus penyebaran api dengan menyiram kawasan yang terbakar. Langkah ini sekaligus memperlihatkan bahwa jajaran Pemerintah Provinsi Kalteng tidak hanya berbicara tentang penanganan karhutla dari balik meja birokrasi, tetapi juga hadir ketika masyarakat membutuhkan tindakan nyata.

Air Melawan Api, Pemerintah Melawan Bencana

Dalam penanganan karhutla, kecepatan menjadi salah satu kunci. Api yang dibiarkan menyebar dapat dengan cepat menjalar, terlebih ketika kondisi lahan kering dan angin mendukung penyebaran.

Karena itu, setiap upaya pemadaman memiliki arti penting.

Juni Gultom tampak membantu proses penyemprotan air ke area yang terbakar. Selang panjang membentang di atas lahan hitam, sementara kepulan asap masih terlihat di sejumlah titik.

Pemandangan tersebut menjadi gambaran nyata betapa seriusnya ancaman karhutla yang dihadapi Kalteng.

Api mungkin terlihat kecil dari kejauhan, tetapi konsekuensinya bisa sangat besar.

Sebab, ketika hutan dan lahan terbakar, yang hilang bukan hanya vegetasi. Ada kualitas udara yang dipertaruhkan, ada kesehatan warga yang terancam, dan ada aktivitas masyarakat yang dapat terganggu.

Bukan Sekadar Memadamkan Api

Turunnya Juni Gultom juga dapat dibaca sebagai bentuk kepedulian jajaran infrastruktur terhadap persoalan lingkungan yang saat ini menjadi tantangan daerah.

PUPR memiliki peran strategis dalam mendukung kesiapsiagaan dan penanganan berbagai kondisi darurat yang berkaitan dengan infrastruktur dan akses wilayah. Dalam situasi karhutla, dukungan sarana, prasarana, akses menuju lokasi, serta ketersediaan sumber air menjadi bagian penting dalam mempercepat respons lapangan.

Namun, pemadaman hanyalah satu sisi dari persoalan.

Api harus dipadamkan, tetapi penyebabnya juga harus dicegah.

Pencegahan karhutla membutuhkan kesadaran masyarakat, pengawasan terhadap kawasan rawan, kesiapan aparat dan pemerintah, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti sengaja membakar lahan.

Pesan dari Tengah Asap

Aksi Juni Gultom di lapangan menghadirkan satu pesan sederhana namun kuat: karhutla bukan urusan satu instansi.

Ini adalah persoalan bersama.

Pemerintah, aparat, dunia usaha dan masyarakat memiliki tanggung jawab masing-masing untuk memastikan Kalimantan Tengah tidak terus-menerus menjadi langganan kebakaran dan kabut asap.

Dan di tengah persoalan itu, seorang pejabat publik yang turun langsung ke lokasi mengirimkan pesan bahwa kepemimpinan tidak selalu ditunjukkan melalui pidato-kadang justru terlihat dari keberanian berdiri di tengah panasnya api, memegang selang, dan ikut bekerja.

(Ftr/Red.GK) 2026