Karhutla Meluas, DPRD Kalteng Desak Water Bombing Dipercepat

PALANGKA RAYA – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya mulai memasuki fase yang mengkhawatirkan. Kepulan asap yang merambat ke ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menjadi sinyal bahwa penanganan tidak lagi cukup mengandalkan respons darat.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Tomy Irawan Diran, mendorong pemerintah dan seluruh unsur Satgas Karhutla mempercepat langkah penanganan, terutama melalui pengerahan helikopter water bombing untuk memutus titik api sejak dini.

Menurut Tomy, kesiapsiagaan menghadapi karhutla semestinya sudah menjadi agenda rutin. Pasalnya, ancaman kebakaran lahan hampir selalu berulang ketika kondisi cuaca dan kekeringan meningkat.

“Sebenarnya persiapan sudah dilakukan. Pastinya sudah ada persiapan-persiapan dari BPB-PK maupun pihak-pihak terkait, termasuk kepolisian dan sebagainya,” ujar Tomy, Rabu, 28 Juli 2026.

Ia menilai persoalan akses menuju sejumlah titik kebakaran, termasuk kawasan Tumbang Nusa dan wilayah Palangka Raya, seharusnya tidak lagi menjadi hambatan utama. Pengalaman penanganan karhutla pada tahun-tahun sebelumnya dinilai telah memberikan gambaran mengenai kendala yang bakal dihadapi di lapangan.

Karena itu, strategi penanganan harus diarahkan pada kecepatan respons. Semakin lama api dibiarkan berkembang, semakin besar pula potensi dampaknya terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, hingga kualitas udara di kawasan perkotaan.

“Pengalaman-pengalaman sebelumnya mungkin sudah ada antisipasi. Helikopter water bombing itu pasti harus segera. Penanganan dini yang harus dilakukan,” tegasnya.

Tomy juga menyoroti kesiapan pembiayaan penanganan bencana. Ia memastikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dapat menjadi salah satu instrumen yang dimanfaatkan pemerintah untuk mendukung penanganan karhutla.

Menurutnya, dalam pembahasan bersama Pemerintah Provinsi Kalteng, tersedia anggaran BTT yang disebut mencapai sekitar Rp70 miliar. Dana tersebut, kata dia, dapat digunakan sesuai ketentuan karena karhutla termasuk dalam kategori bencana yang membutuhkan respons kedaruratan.

“Pastinya bisa untuk BTT. Tahun ini kalau tidak salah ada anggaran sekitar Rp70 miliar. Pasti bisa digunakan karena ini kan bencana alam juga,” pungkasnya.

Bagi DPRD Kalteng, persoalan karhutla bukan semata soal memadamkan api, tetapi juga bagaimana pemerintah memastikan setiap sumber daya yang tersedia bergerak cepat sebelum asap semakin meluas dan mengganggu aktivitas masyarakat.

Dengan kabut asap mulai memasuki Palangka Raya, percepatan water bombing, penguatan penanganan darat, serta optimalisasi anggaran kedaruratan menjadi langkah yang dinilai mendesak untuk mencegah karhutla berkembang menjadi krisis yang lebih besar.

(FS)