Pemko Palangka Raya Cabut Pembatasan BBM, Wali Kota Minta Maaf : SPBU Disiagakan 24 Jam untuk Urai Antrean
GlobalKalteng.com || Palangka Raya – Pemerintah Kota Palangka Raya akhirnya mencabut kebijakan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) setelah menuai polemik dan memicu keresahan masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Keputusan itu diumumkan usai Rapat Koordinasi Stabilitas Penyaluran BBM dan Pengawasan SPBU yang digelar Jumat malam (8/5/2026).
Rapat tersebut dihadiri unsur Pemerintah Kota Palangka Raya, Pertamina, pengelola SPBU, Forkopimda, hingga DPRD Kota Palangka Raya. Dalam forum itu, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin secara terbuka menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat terkait surat edaran pembatasan BBM yang sebelumnya menimbulkan kegaduhan.
Menurut Fairid, polemik yang terjadi dipicu adanya kesalahan teknis dalam penyampaian kebijakan sehingga memunculkan beragam tafsir di tengah masyarakat. Dampaknya langsung terasa di lapangan, mulai dari antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU hingga kepanikan warga yang khawatir stok BBM menipis.
“Pemerintah memahami keresahan masyarakat. Karena itu evaluasi langsung dilakukan bersama seluruh pihak terkait agar distribusi BBM kembali normal dan situasi tetap kondusif,” ujar Fairid dalam rapat koordinasi tersebut.
Dalam hasil rapat, pemerintah bersama Pertamina menyepakati sejumlah langkah strategis untuk mengatasi krisis antrean BBM yang sempat melumpuhkan aktivitas masyarakat di Kota Cantik.
Pertamina dalam rapat itu menjelaskan, kondisi antrean panjang bukan semata karena lonjakan konsumsi masyarakat, tetapi juga akibat berkurangnya pasokan BBM ke Palangka Raya. Jika sebelumnya distribusi mencapai sekitar 200 kiloliter (KL) per hari, dalam beberapa waktu terakhir pengiriman turun menjadi sekitar 150 KL per hari.
Namun demikian, Pertamina menyatakan komitmennya untuk kembali menyiapkan distribusi hingga 205 KL per hari guna menormalkan pasokan dan mengurai antrean di SPBU.
Selain itu, surat edaran mengenai pembatasan pembelian BBM resmi dicabut. Dengan keputusan tersebut, masyarakat tidak lagi dibatasi dalam pengisian BBM seperti informasi yang sebelumnya beredar.
Pemerintah dan pihak terkait juga mengambil langkah khusus untuk membantu para pengemudi ojek online (ojol) yang selama ini terdampak antrean panjang BBM. Salah satu solusi yang disepakati yakni meniadakan sementara penggunaan barcode untuk pembelian Pertalite bagi kendaraan roda dua.
Kebijakan ini diharapkan dapat mempermudah akses pengisian BBM bagi para ojol agar aktivitas pelayanan dan pencarian nafkah mereka tidak terganggu.
Sebagai langkah lanjutan, sejumlah SPBU di Palangka Raya akan mulai beroperasi selama 24 jam, sementara SPBU lainnya diperpanjang jam operasionalnya hingga pukul 00.00 WIB. Kebijakan ini diharapkan mampu memecah kepadatan antrean yang selama ini terjadi hampir di seluruh SPBU.
Langkah cepat tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah tidak ingin persoalan BBM terus berkembang menjadi krisis sosial dan ekonomi. Sebab dalam beberapa hari terakhir, kelangkaan BBM mulai berdampak terhadap aktivitas masyarakat, transportasi, hingga distribusi barang.
Meski demikian, masyarakat masih berharap solusi yang diambil tidak hanya bersifat sementara. Pengawasan distribusi BBM, pengendalian antrean, hingga kepastian stok di SPBU dinilai harus dilakukan secara konsisten agar persoalan serupa tidak kembali terulang.
Situasi antrean panjang BBM di Palangka Raya sendiri sebelumnya menjadi sorotan luas di media sosial. Banyak warga mengeluhkan lamanya antrean, bahkan sebagian pengendara harus berpindah dari satu SPBU ke SPBU lain demi mendapatkan BBM.
Kini, dengan dicabutnya pembatasan, adanya komitmen distribusi hingga 205 KL per hari, penghapusan sementara barcode Pertalite untuk roda dua, serta operasional SPBU selama 24 jam, masyarakat berharap kondisi di lapangan segera kembali normal sehingga aktivitas ekonomi dan mobilitas warga dapat kembali berjalan lancar.
(Red.GK) 2026