May Day Tanpa Aksi, Penuh Solusi : Agustiar Sabran Perkuat Dialog Buruh di Tengah Tekanan Anggaran

GlobalKalteng.com || Palangka Raya – Momentum Hari Buruh Internasional dimanfaatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memperkuat komunikasi strategis dengan kalangan pekerja. Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, memimpin langsung forum dialog bersama serikat buruh dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Istana Isen Mulang, Jumat (1/5/2026).

Alih-alih diwarnai aksi jalanan, peringatan May Day di Kalteng tahun ini justru menghadirkan ruang diskusi terbuka yang dinilai lebih produktif. Pemerintah daerah menilai pendekatan dialogis mampu menghadirkan solusi konkret sekaligus menjaga stabilitas daerah.

Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa penyampaian aspirasi harus dilakukan secara terukur dan bertanggung jawab. Ia mengapresiasi sikap serikat pekerja yang mengedepankan komunikasi dibandingkan mobilisasi massa.

“Dialog seperti ini jauh lebih bermanfaat karena kita bisa membahas substansi persoalan dan dampaknya bagi daerah secara langsung,” ujarnya.

Lebih jauh, Gubernur mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan kondisi daerah. Ia menilai setiap gerakan sosial harus mempertimbangkan implikasi ekonomi dan stabilitas wilayah.

Di hadapan peserta forum, Agustiar juga menyinggung kondisi fiskal daerah yang tengah mengalami tekanan. Penurunan kapasitas anggaran pembangunan, menurutnya, menjadi tantangan serius yang harus dihadapi secara kolektif oleh seluruh pemangku kepentingan.

“Dengan keterbatasan anggaran, sinergi menjadi kunci. Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.

Meski demikian, komitmen pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas. Salah satu kebijakan yang kembali ditegaskan adalah kewajiban perusahaan untuk menyerap tenaga kerja lokal, terutama di tengah arus investasi yang masuk ke wilayah Kalteng.

Tak hanya sektor ketenagakerjaan, perhatian pemerintah juga diarahkan pada pembangunan sumber daya manusia. Program pendidikan gratis yang digagas Pemprov disebut sebagai strategi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan, termasuk di kalangan keluarga buruh.

“Pendidikan adalah investasi utama. Kami ingin memastikan tidak ada anak di Kalimantan Tengah yang tertinggal,” kata Gubernur.

Sementara itu, perwakilan serikat buruh menyampaikan sejumlah isu krusial yang masih dihadapi pekerja di lapangan. Di antaranya terkait kepatuhan perusahaan terhadap upah minimum, perlindungan tenaga kerja outsourcing, hingga optimalisasi jaminan sosial melalui BPJS.

Selain itu, praktik jam kerja berlebih dan ketidakpatuhan sebagian perusahaan terhadap standar kesejahteraan pekerja turut menjadi sorotan dalam forum tersebut.

Menanggapi hal itu, unsur Forkopimda menyatakan kesiapan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum. Aparat kepolisian memastikan akan menindak tegas pelanggaran ketenagakerjaan, termasuk perusahaan yang abai terhadap kewajiban perlindungan pekerja.

Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai masukan konstruktif dari peserta. Forum ini mencerminkan model hubungan industrial yang semakin matang, di mana dialog menjadi instrumen utama dalam menyelesaikan persoalan.

Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk menjaga komunikasi lintas sektor secara berkelanjutan. Pemerintah dan serikat pekerja sepakat memperkuat kolaborasi demi menciptakan iklim kerja yang harmonis sekaligus mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan.

(Red.GK) 2026